Momen Peringatan Hari Guru, Prof Bustami Rahman: Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru

POSBELITUNG.CO, PANGKALPINANG - Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Prof Bustami Rahman minta pemerintah perhatikan kesejahteraan guru.

Hal ini dikatakan Prof Bustami Rahman tepat pada momen Hari Guru Nasional (HGN) yang diperingati setiap tanggal 25 November.

Prof Bustami berpendapat, sudah saatnya pemerintah menunjukkan rasa terimakasihnya pada jasa yang dimiliki oleh guru terutama pengajar di lembaga pendidikan swasta ataupun guru yang belum berstatus Pegawai Negri Sipil (PNS).

"Sepanjang pemerintah belum memandang pendidikan sebagai investasi nomor satu selain kesehatan, (kesejahteraan) guru akan begini-begini saja. Padahal kita menginginkan generasi penerus itu lebih baik dari kita, tapi memang hasilnya pasti tidak akan instan," ujarnya.

Menurutnya, kesejahteraan yang diterima guru menjadi salah satu investasi sosial agar bisa mencerdaskan generasi penerus sebagai calon-calon pemimpin di masa depan.

"Bagaimana pandangan orang terhadap seorang guru, itu kan sama dengan orang memandang pendidikan. Begitu juga sebaliknya, bagimana orang melihat pendidikan, juga tergantung implikasi yang diterima setiap guru," ujarnya.

Untuk itu, ia beranggapan jika sudah seharusnya anggaran untuk bidang pendidikan tidak kalah besar dengan anggaran untuk membangun infrastruktur fisik yang sedang gencar dibangun di berbagai daerah.

"Apalagi sekarang ini kan banyak yang (berstatus) honorer, baik itu di sekolah negeri, apalagi yang di (sekolah) swasta. Untuk itu sudah sepantasnya anggaran lebih dialokasikan untuk bidang pendidikan, baik itu untuk guru, ataupun sarana pendidikan lainnya.

Terlebih lagi, kondisi Bangka Belitung yang saat ini sangat bergantung dengan sektor pertambangan namun hasilnya justru banyak dinikmati oleh orang luar.

"Karena nanti kalau orang-orang (luar) yang mengeruk kekayaan alam Babel ini pergi, kita harus siap. Kan banyak timah kita yang dibawa ke luar sedangkan kita cuma dapat bagian 3 persen. Sedangkan guru-guru penghasilannya cuma Rp 500 ribu kan cuma nangis saja, tidak cukup, jadi harus diperhatikan itu. Siapa yang bertanggung jawab akan hal itu, kan pemerintah. Sudah tercantum juga di dasar negara kita, mencerdaskan kehidupan bangsa kan ada di UUD 1945 kita," tandasnya.

(Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)