Aksi Damai Demo Sawit Hari Ini di Belitung, Ini Penjelasan Bupati Belitung saat Temui Massa

POSBELITUNG.CO, BELITUNG – Aksi damai demo sawit kembali berlangsung hari ini, Rabu (27/12/2023) di Kabupaten Belitung.

Aksi damai kali ini diikuti warga tujuh desa di Kecamatan Membalong yang terdampak masalah dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Foresta Lestari Dwikarya.

Dalam aksi damai ini, warga yang datang mengatasnamakan Forum Perjuangan Masyarakat Belantu (FPMB) dengan menamakan aksi menggunakan kalimat sindiran.

Mereka menamakan aksi kali ini, yaitu 'Ucapan terima kasih untuk negara'.

Diketahui warga tujuh desa yang terdampak perusahaan perkebunan sawit PT Foresta Lestari Dwikarya, terutama dari Kecamatan Membalong menggelar aksi damai demo sawit hari ini di Belitung.

Massa kali ini kembali melakukan aksi damai berlangsung di halaman Kantor Bupati Belitung.

Aksi damai ini kembali digelar warga yang meminta kejelasan atas tuntutan masyarakat terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit itu.

Permasalahan antara warga ini dan pihak perusahaan mencuat akibat berbagai persoalan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Warga Membalong Belitung Kembali Gelar Aksi Damai Tuntutan Atas PT Foresta

Seperti dugaan perampasan lahan, tidak terealisasinya pemberian plasma 20 persen bagi masyarakat, hingga perusahaan yang diduga beroperasi di luar hak guna usaha (HGU).

Dalam aksi damai ini, warga menamakan aksi dengan kalimat sindiran yakni 'ucapan terima kasih untuk negara'.

Selain itu, warga yang menggelar aksi damai juga kompak mengenakan baju hitam dan pita kuning.

Aksi damai ini berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB.

Pada kedatangannya kali ini, massa juga meminta Bupati Belitung H Sahani Saleh agar menemui mereka menjelang akhir masa jabatannya pada 31 Desember 2023 ini.

Massa juga akan menunggu bupati yang saat itu sedang menghadiri agenda lain di tempat terpisah.

Tak lama setelah itu, Bupati Belitung H Sahani Saleh tiba dan menemui massa yang berkumpul di halaman Kantor Bupati Belitung.

Baca juga: Bupati Belitung Bahas Soal Kewenangan saat Temui Massa Aksi Damai Buntut Konflik dengan PT Foresta

Kehadiran bupati yang akrab disapa Sanem ini menemui masa dengan pengawalan anggota kepolisian dan Satpol PP.

Bupati mengemukakan upaya penyelesaian masalah warga atas PT Foresta Lestari Dwikarya telah coba dikomunikasikan dengan berbagai pihak.

Hal ini karena persoalan ini di luar kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini bupati.

"Kami sampaikan bahwa pemerintah daerah, bupati itu ada kewenangannya, kewenangan terbagi dalam tugas dan fungsi. Tapi apa yang selama ini diamanatkan kepada kami dalam urusan PT Foresta, kami sudah melaksanakannya, berbagai macam hal sebagaimana tuntutan," jelasnya.

Di antara tuntutan masyarakat yang tak bisa dipenuhi karena di luar kewenangan, yakni untuk pengukuran ulang luasan hak guna usaha (HGU) perusahaan

"Karena kewenangan mengukur (luasan HGU) kalau kurang dari 25 hektare kewenangan kabupaten, 25-250 hektare kewenangan provinsi, tapi kalau lebih dari 250 hektare ke atas kewenangan pusat. Semua itu sudah kami sampaikan, bahkan sudah koordinasi ke kementerian ATR/BPN dan audiensi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," bebernya.

Baca juga: Tim Penyelesaian Konflik PT Foresta Bentukan Pj Gubernur Sebelumnya Telah Surati Kementerian ATR/BPN

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, Destika Efenly turut menyampaikan perkembangan upaya penyelesaian konflik warga sekitar perusahaan dengan pihak perusahaan perkebunan sawit PT Foresta Lestari Dwikarya.

Ia menjelaskan mengenai kewenangan yang menjadi kendala dalam pemenuhan tuntutan masyarakat.

Pihaknya sudah melaksanakan apa yang menjadi kewenangan kabupaten.

Namun belum selesainya persoalan itu lantaran ada yang di luar kewenangan pihaknya, seperti pengukuran HGU.

Seperti kesepakatan tim terpadu yang dibentuk oleh Pj Gubernur Babel sebelumnya Suganda Pandapotan Pasaribu untuk menyelesaikan konflik ini, sudah disampaikan surat ke Kementerian ATR/BPN untuk mengukur ulang HGU.

"Cuman sampai saat ini belum ada responsnya. Karena ada pergantian Pj Gubernur, saya belum sempat komunikasi dengan Pj yang baru. Saya harap akan nanti tim itu dari provinsi, saya harap dinas provinsi dapat berkomunikasi dengan Pj yang baru, mudah-mudahan ada jalan keluar," kata Destika di depan massa aksi damai.

"Tapi kita tetap akan sesuai kewenangan, HGU ada di pusat, (kewenangan soal) IUP-nya ada di kita," ucapnya. (Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)