Tim Penyelesaian Konflik PT Foresta Bentukan Pj Gubernur Sebelumnya Telah Surati Kementerian ATR/BPN

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung Destika Efenly turut menyampaikan perkembangan upaya penyelesaian konflik warga sekitar perusahaan dengan pihak perusahaan perkebunan sawit PT Foresta Lestari Dwikarya.

Di tengah massa aksi yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Belitung, Rabu (27/12/2023), ia menyampaikan mengenai kewenangan yang menjadi kendala dalam pemenuhan tuntutan masyarakat.

Menurut dia, pihaknya sudah melaksanakan apa yang menjadi kewenangan kabupaten.

Belum selesai persoalan tersebut lantaran ada yang di luar kewenangan pihaknya, seperti pengukuran HGU.

Baca juga: BREAKING NEWS: Warga Membalong Belitung Kembali Gelar Aksi Damai Tuntutan Atas PT Foresta

Destika mengatakan, seperti kesepakatan tim terpadu yang dibentuk oleh Pj Gubernur Babel sebelumnya Suganda Pandapotan Pasaribu untuk menyelesaikan konflik ini, sudah disampaikan surat ke Kementerian ATR/BPN untuk mengukur ulang HGU.

"Cuman sampai saat ini belum ada responsnya. Karena ada pergantian Pj Gubernur, saya belum sempat komunikasi dengan Pj yang baru. Saya harap akan nanti tim itu dari provinsi, saya harap dinas provinsi dapat berkomunikasi dengan Pj yang baru, mudah-mudahan ada jalan keluar," kata Destika di depan massa aksi damai.

"Tapi kita tetap akan sesuai kewenangan, HGU ada di pusat, (kewenangan soal) IUP-nya ada di kita," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, warga tujuh desa yang terdampak perusahaan perkebunan sawit PT Foresta Lestari Dwikarya, terutama dari Kecamatan Membalong kembali melakukan aksi damai di Halaman Kantor Bupati Belitung, Rabu (27/12/2023).

Aksi yang diikuti oleh ratusan orang ini merupakan buntut karena tak ada titik terang atas tuntutan-tuntutan masyarakat atas perusahaan sawit tersebut.

Baca juga: Bupati Belitung Bahas Soal Kewenangan saat Temui Massa Aksi Damai Buntut Konflik dengan PT Foresta

Konflik antara masyarakat dan PT Foresta mencuat karena dipicu berbagai persoalan di antaranya seperti dugaan perampasan lahan, tidak terealisasinya pemberian plasma 20 persen bagi masyarakat, hingga perusahaan yang diduga beroperasi di luar hak guna usaha (HGU).

Aksi yang digelar oleh warga yang mengatasnamakan Forum Perjuangan Masyarakat Belantu (FPMB) ini pun menamakan aksi dengan kalimat sindiran yakni 'ucapan terima kasih untuk negara'.

Dalam aksi ini, massa terlihat kompak mengenakan baju hitam dan pita kuning. Aksi ini dilakukan sekira pukul 10.00 WIB.

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)