Mengejutkan, Hacker Brain Chiper Lepaskan Data PDN Secara Gratis Tapi Beri Pesan Menohok

POSBELITUNG.CO - Pemerintah Indonesia bisa bernapas lega, setelah grup hacker atau peretas "berbaik hati" untuk melepas data yang mereka kunci.

Hampir tiga Minggu, Brain Cipher menyerang Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Indonesia dengan ransomware sejak Kamis (20/6/2024) lalu.

Namun, kini meminta maaf dan berjanji akan merilis kunci pembuka data yang terenkripsi pada hari Rabu (3/6/2024) besok.

Brain Chiper berharap serangan ini menjadikan pelajaran Pemerintah Indonesia bisa memperbaiki sistem keamanan siber.

“Rabu ini kami akan memberikan kunci (dekripsi) secara gratis. Kami berharap serangan kami dapat membuat Anda sadar betapa pentingnya untuk memberi anggaran yang cukup dan merekrut tenaga ahli yang kompeten,” tulis Brain Cipher dalam laman dark web-nya yang dikunjungi Kompas pada Selasa (2/7/2024).

Brain Chiper juga meminta maaf atas ulah mereka yang membuat rakyat Indonesia terganggu.

"Kami meminta maaf kepada warga Indonesia atas dampak yang ditimbulkan. Kami berharap mendapat apresiasi atas langkah kami ini," tulis Brain Chiper.

Sindikat ini juga menyediakan alamat dompet digital untuk uang kripto monero.

“Dan kami ulangi lagi, kami akan memberikan kuncinya dengan gratis, tanpa ada paksaan dari siapapun.

Rabu besok kami akan buktikan,” tulisnya.

Mengenai hal ini, Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja mengatakan prinsip zero-trust atau kehati-hatian dalam menerima kabar tersebut.

“Prinsip Zero Trust harus kita kedepankan. Karena kita enggak kenal dengan kelompok ini.

Apalagi kemarin ada yang minta tebusan 8 juta dolar AS. Sekarang kelompok lain mau kasih gratis, Ini permainan apa lagi?” ujarnya.

Mulai Kamis pekan lalu, sejumlah layanan publik yang menggunakan server Kemenkominfo mengalami gangguan, termasuk layanan keimigrasian di kantor imigrasi dan bandara internasional, yang menyebabkan antrean lebih lama karena proses manual.

Kerusakan sistem ini tidak hanya mengganggu layanan publik tetapi juga berpotensi menyebabkan kebocoran data.