Ruko Dimodifikasi Jadi Gedung Walet, Dinas PUPR Belitung Tak Pernah Terbitkan PBG Khusus untuk Walet

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Di balik tingginya gedung-gedung yang menjulang di sekitar pusat Kota Tanjungpandan dan pinggiran kota, tersembunyi potensi ekonomi yang belum sepenuhnya digali, yakni sarang burung walet. 

Meski menjadi salah satu komoditas berharga dengan nilai ekonomi tinggi, legalitas dan pengelolaannya ternyata masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Belitung.

Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Belitung, Edi Usdianto, selama ini Dinas PUPR tidak pernah menerbitkan rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk sarang burung walet.

"Selama ini, bangunan yang ada biasanya diusulkan untuk peruntukan lain seperti ruko atau tempat usaha, tapi kemudian dimodifikasi untuk dijadikan tempat penangkaran sarang burung walet," jelas Edi pada Selasa (20/8/2024).

Edi, yang akrab disapa Edu, menegaskan bahwa meskipun secara struktur, bangunan ruko mungkin mirip dengan gedung sarang burung walet, peraturan PBG tidak hanya memperhatikan aspek struktural.

Ada persyaratan lain seperti elektrikal, mekanikal, keselamatan kerja (K3), dan dampak lingkungan yang harus dipenuhi. Ketika bangunan tersebut berada di pusat keramaian atau kota, aspek-aspek ini menjadi semakin penting.

"Kami bukan melarang masyarakat berinvestasi, tapi pemda memiliki aturan yang harus dipatuhi. Seringkali, masyarakat masih awam tentang PBG, tapi kami siap membantu," tambah Edu. 

Ia mengakui bahwa salah satu kendala dalam pengurusan PBG adalah minimnya sumber daya manusia (SDM) bersertifikasi di Belitung.

Tidak hanya PBG, Dinas PUPR juga akan melakukan monitoring terhadap Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang memastikan bangunan tersebut layak fungsi.

"Kadang kala, hanya PBG saja yang diurus, tapi SLF tidak dilanjutkan," ujar Edu, yang menyatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meninjau kesesuaian izin.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Belitung, Iskandar Febro, menyebut potensi pajak dari sarang burung walet terus bertambah. 

Berdasarkan data dari Karantina pada tahun 2020, potensi pajak diperkirakan mencapai Rp10 miliar dengan total produksi 7.021,3 kilogram sarang burung walet, yang sebagian besar berasal dari Kecamatan Tanjungpandan.

"Kami koordinasi dengan Pak Camat dan Kades mereka harus terlibat dalam pengoptimalan pajak daerah. Karena 10 persen PAD dibagikan kepada desa," kata Iskandar Febro.

Namun, tantangan tidak berhenti pada perizinan dan pengelolaan bangunan.

Iskandar mengungkapkan bahwa banyak penangkaran sarang burung walet belum terdata secara resmi dalam Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) BPPRD Belitung.

"Dari 60 data wajib pajak yang mengirim sarang burung walet, ternyata di data kami hanya ada enam orang yang terdaftar," ujarnya.

BPPRD telah berupaya melakukan sosialisasi dan penagihan pajak, namun hasilnya belum memuaskan.

Dari 60 undangan sosialisasi yang dikirim, hanya sekitar 10 orang yang hadir, dan itu pun bukan pemilik langsung, melainkan orang suruhan.

"Kami juga lakukan dua minggu lalu, diundang 60 orang. yang datang hanya sekitar 10 orang. Itupun bukan pemilik," katanya.

Iskandar menyarankan agar masalah pajak ini bisa dikerjasamakan dengan instansi lain, seperti yang dilakukan pada sektor tambang galian C, di mana bukti pembayaran pajak harus disetor sebelum pasir yang digali dikirim ke luar daerah.

Dengan formulasi pajak yang dikenakan berdasarkan volume, harga pasar, dan persentase tertentu, pajak sarang burung walet seharusnya tidak menjadi beban yang berat bagi pemilik atau pengepul. 

"Hasil pungutan pajak ini juga digunakan untuk mendukung pembangunan daerah, jadi kami berharap ada sinergi yang lebih baik di masa mendatang," imbuh Iskandar.

Langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan potensi pajak dari sarang burung walet ini menjadi penting, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada, memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

"Jadi nanti dalam waktu dekat kami akan mengundang pihak terkait duduk bersama membahas potensi pajak sarang burung walet ini," katanya. (dol)