Pj Bupati Belitung Umumkan RAPBD 2025, Pendapatan Daerah Diperkirakan Naik 2,27 Persen

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Penjabat (Pj) Bupati Belitung, Mikron Antariksa mengumumkan proyeksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 dalam rapat paripurna di DPRD Belitung, Selasa (29/10/2024).

RAPBD 2025 ini menekankan pada peningkatan perekonomian inklusif dengan memperkuat daya saing dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Belitung.

Mikron menyampaikan bahwa total pendapatan daerah pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp953,88 miliar, mengalami peningkatan sebesar 2,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini terutama didorong oleh kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan mencapai Rp184,82 miliar, sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar-daerah diperkirakan sebesar Rp769,06 miliar.

“Dengan memperhatikan realisasi pendapatan tahun 2024 dan mempedomani arah kebijakan pendapatan dari Pemerintah Pusat, proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp953.887.582.449,” ungkap Mikron.

Namun, pendapatan lain-lain daerah yang sah tidak dimasukkan dalam RAPBD 2025, menyusul kebijakan Dana Kapitasi JKN Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang kini dialihkan ke retribusi daerah.

Merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, RAPBD mengangkat tema pembangunan ekonomi inklusif dengan lima prioritas utama yakni memacu perekonomian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat infrastruktur, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Alokasi belanja daerah dalam RAPBD direncanakan mencapai Rp1,068 triliun, naik tipis 0,04 persen dibandingkan APBD 2024.

Kebijakan belanja ini tetap mempertimbangkan arahan dari Pemerintah Pusat terkait alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Earmarked, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua DPRD Belitung, Vina Cristyn Ferani, menyoroti tantangan dalam menghadapi anggaran ini, terutama terkait peningkatan kebutuhan gaji pegawai dan alokasi BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Vina menegaskan pentingnya sinergi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD untuk memastikan bahwa pembangunan tidak terganggu, terutama dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar. Apalagi pada 2205 mendatang beban belanja daerah juga termasuk adanya gaji PPPK dan BPJS PBI.

Ia juga menyebutkan kemungkinan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS, meski hal itu masih dalam tahap pembahasan APBD 2025.

"Ada wacana terkait pengurangan TPP, tetapi nanti saat pembahasan anggaran APBD 2025, saya belum bisa memberikan statemen," tambahnya.

Vina berharap agar pembahasan RAPBD 2025 dapat menjawab aspirasi masyarakat dan memenuhi kesejahteraan melalui pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif dari semua pihak diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perekonomian dan pembangunan daerah Belitung. (Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)