Pilkada Ulang 2025, Budi Utama Pastikan Tidak Ada Pemotongan TPP dan Gaji Honorer di Pangkalpinang

POSBELITUNG.CO, BANGKA - PNS dan honorer di Pemkot Pangkalpinang tak perlu khawatir, terkait Pilkada ulang pada September 2025 nanti.

Pemkot Pangkalpinang memastikan tidak akan ada pemotongan TPP PNS dan pemangkasan gaji honorer.

Seperti diketahui, Pilkada Pangkalpinang akan digelar pada September 2025, menyusul kolom kosong atau kotak kosong menang di Pilkada 2024.

Calon tunggal Maulan Aklil (Molen) dan Masagus Hakim meraih 42,1 persen suara.

Sementara kotak kosong meraup 57,9 persen suara sah, dalam hitung cepat.

Ditemui posbelitung.co (Grup Bangka Pos), Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama, mengatakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan gaji honorer tidak akan ada pemotongan, terkait anggaran pelaksanaan Pilkada 2025 nanti.

Pernyataan ini disampaikan Budi menyusul beredarnya isu yang berkembang di media sosial.

Meski tidak begitu ditanggapi kalangan ASN dan honorer di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, namun Budi perlu meluruskannya.

"Saya tegaskan bahwa isu mengenai pemotongan TPP ASN dan gaji honorer itu tidak benar.

Saya maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak pernah menyatakan hal tersebut," ujar Budi saat ditemui posbelitung.co, Senin (2/12/2024).

Budi menambahkan, banyak pesan yang masuk melalui WhatsApp-nya terkait kabar ini.

Menurutnya, informasi ini muncul seiring dengan pembicaraan mengenai defisit anggaran yang dialami Kota Pangkalpinang. 

Namun, ia menegaskan kesejahteraan pegawai tetap menjadi prioritas utama pemerintah.

"Kalau kita potong TPP atau gaji honorer, bagaimana kesejahteraan pegawai kita?

Ini berdampak pada daya beli mereka.

Sampai Desember ini, kami akan melakukan penghematan belanja yang tidak mendesak. 

Saya berharap ada sisa lebih (Silpa) untuk membantu mengurangi defisit di tahun depan," jelas Budi.

Budi juga menegaskan dirinya tidak akan menandatangani kebijakan apapun yang memuat pemotongan TPP atau gaji honorer.

Menurutnya, efisiensi belanja bisa dilakukan tanpa mengorbankan hak pegawai.

"Kalau sampai ada kebijakan pemotongan, saya pastikan tidak akan saya tandatangani.

Kegiatan kita tidak hilang, tapi kita kurangi sesuai kebutuhan.

Kami akan tagging kegiatan prioritas untuk tahun 2025 nanti," tegasnya.

Terkait pelaksanaan Pilkada ulang di Pangkalpinang, Budi menyebutkan hingga kini belum ada pembahasan lebih lanjut dengan KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Menurutnya, isu pemotongan TPP dan gaji honorer untuk menambah anggaran Pilkada ulang terlalu jauh dari kenyataan.

"Pembahasan soal anggaran, apalagi sampai menyentuh hak pegawai, belum ada sama sekali kearah sana," ujarnya.

Budi berharap agar masyarakat, khususnya ASN dan honorer, tidak terpengaruh oleh isu yang tidak benar ini.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga kesejahteraan pegawai di tengah tantangan anggaran yang ada.

"Kesejahteraan pegawai adalah hal yang harus kita pertahankan.

Kalau ada penghematan, itu dilakukan dengan cara yang tidak memberatkan siapapun, terutama ASN dan honorer," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, pada Pilkada 2024 yang dilaksanakan di Kota Pangkalpinang 27 November 2024 kemarin dimenangkan oleh kotak kosong.

Sehingga Kota Pangkalpinang dijadwalkan akan melaksanakan Pilkada ulang pada tahun 2025 nanti.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)