Pemkot Pangkalpinang Berharap Deviden BUMD hingga Pajak Rokok untuk Menambah Pendapatan

POSBELITUNG.CO, BANGKA--  Beberapa pos pendapatan Pemerintah Kota Pangkalpinang pada 2025 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Meskipun telah melakukan pergeseran, efisiensi dan perhitungan, APBD Kota Pangkalpinang 2025 tetap mengalami defisit yang besarannya mencapai Rp 8.620.454.038,22.

Karenanya struktur APBD Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2025 ini mencerminkan tantangan fiskal yang sangat signifikan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kota Pangkalpinang, Muhammad Yasin, menjelaskan bahwa kondisi ini dipicu oleh koreksi estimasi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) tahun sebelumnya serta penurunan target penerimaan dari pajak dan retribusi daerah akibat penyesuaian kebijakan pusat dan provinsi.

"Dari awal kita sudah menduga akan ada ketidakseimbangan. Salah satu penyebabnya adalah estimasi SILPA yang awalnya ditargetkan Rp52 miliar, ternyata setelah dihitung ulang, koreksinya mencapai minus Rp31 miliar. Ini memukul struktur anggaran cukup dalam," ujar Yasin kepada Bangkapos.com, Rabu (23/4/2025).

APBD Pangkalpinang 2025 sebenarnya menunjukkan pertumbuhan dari sisi pendapatan daerah. Total pendapatan setelah pergeseran mencapai Rp962,787 miliar, naik dari anggaran awal sebesar Rp952,987 miliar. 

Peningkatan terbesar datang dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pada pos Lain-lain PAD yang Sah yang naik hingga Rp9 miliar.

Namun, peningkatan pendapatan ini belum mampu mengimbangi belanja daerah yang membengkak, terutama pada pos Belanja Operasi dan Belanja Modal yang mengalami penambahan total hampir Rp60 miliar.

"Belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan pembayaran PPPK tetap harus jalan. Itu yang membuat ruang fiskal kita makin sempit," jelas Yasin.

Pemkot Pangkalpinang tidak tinggal diam. Sejumlah skenario telah disiapkan untuk menekan defisit. Salah satunya melalui efisiensi belanja perjalanan dinas yang diharapkan bisa menghemat Rp7,1 miliar. 

Selain itu, Pemkot berharap tambahan dana dari deviden BUMD, pendapatan dari pajak rokok, dan pengurangan belanja operasional ASN non-efektif.

Namun jika bantuan Pilkada senilai Rp10 miliar tidak terealisasi, maka sisa defisit yang harus ditutup bisa menyentuh Rp31,4 miliar.

"Dalam kondisi ini, setiap rupiah menjadi berarti. Kita juga menunggu realisasi penerimaan dari bagi hasil pajak provinsi dan over target, yang bisa membantu menutup sebagian kekurangan," imbuh Yasin.

Pemerintah Kota Pangkalpinang berharap target pendapatan tahun ini bisa terealisasi 100 persen.

Jika tidak, maka skenario defisit akan menjadi lebih berat dan memaksa pemerintah melakukan pemangkasan anggaran pada program-program non-prioritas.

"Kita butuh sinergi dari seluruh OPD untuk menahan belanja yang tidak mendesak. Tahun ini bukan tahun belanja, tapi tahun konsolidasi fiskal," tegas Yasin.

(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)