Rusia vs Ukraina - Zelensky Resmi Tarik Ukraina dari Perjanjian Larangan Ranjau

POSBELITUNG.CO -- Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memutuskan untuk menarik Ukraina dari perjanjian larangan ranjau yang ditandatangani negaranya pada tahun 2005. Zelensky telah menandatangani dekrit yang menarik negaranya dari Perjanjian Ottawa yang melarang produksi dan penggunaan ranjau anti-personel.

Presiden Ukraina menyebutnya sebagai langkah yang diperlukan mengingat taktik Rusia dalam perangnya yang telah berlangsung sejak tahun 2022.

Dalam pidato video malam harinya, Zelensky mengatakan Rusia bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut.

"Mereka menggunakan ranjau antipersonel dengan sangat tidak peduli bersama dengan senjata lainnya, termasuk rudal balistik," katanya pada hari Minggu (29/6/2025). 

"Ini adalah ciri khas pembunuh Rusia. Menghancurkan kehidupan dengan cara apa pun yang mereka miliki... Kita melihat bagaimana tetangga Eropa kita bereaksi terhadap ancaman ini," jelasnya.

"Kami juga mengetahui kerumitan prosedur penarikan pasukan saat dilakukan selama perang. Kami mengambil langkah politik ini dan memberi isyarat kepada mitra politik kami tentang apa yang harus menjadi fokus. Ini menyangkut semua tetangga Rusia," tambahnya, seperti diberitakan Reuters.

Zelensky mengatakan ranjau antipersonel sering kali merupakan alat yang paling tak tergantikan untuk tujuan pertahanan. Rusia telah menggunakan ranjau antipersonel secara luas di wilayah Ukraina tempat pasukannya beroperasi.

Ukraina menganggap penyingkiran ranjau ini sebagai komponen utama pemulihan pascaperang. Keputusan tersebut mendukung usulan Kementerian Luar Negeri Ukraina untuk menarik diri dari Perjanjian 18 September 1997 tentang Larangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi, dan Pemindahan Ranjau Anti-Personil dan Pemusnahannya.

Sebelumnya, Ukraina meratifikasi Perjanjian Ottawa pada tahun 2005, yang berisi larangan memproduksi dan menggunakan ranjau anti-personel.

Negara-negara lain yang bertetangga dengan Rusia, yaitu Finlandia, Polandia, dan tiga bekas negara Baltik Soviet yaitu Estonia, Latvia, dan Lithuania, telah menarik diri dari perjanjian tersebut atau menyatakan niat mereka untuk melakukannya. (*)