35 Warga Babel Terseret Sindikat Judi Online, Ketua DPRD Didit Srigusjaya Serahkan Data ke Pusat

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Puluhan orang asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diketahui kini masih berstatus sebagai pekerja migran non prosedural, serta diduga terseret kasus judi online dan online scam.
 
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, mengatakan, pihaknya telah menyerahkan data puluhan orang tersebut kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), agar mereka bisa segera dipulangkan.

"Yang melapor kepada kami ada 35 orang, untuk data sudah saya serahkan ke Kemenlu dan Menkopolhukam. Tentunya lebih cepat lebih bagus, mereka bisa segera dipulangkan," ungkap Didit Srigusjaya, usai Rapat Koordinasi Perlindungan dan Penanganan Pekerja Migran bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Swissbell Hotel Kota Pangkalpinang, Rabu (9/7/2025).

Didit mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan seluruh data ke pemerintah pusat, termasuk paspor hingga alamat para pekerja migran non prosedural asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu.

"Kondisi mereka kami belum dapat informasi, tapi yang jelas doakan mereka baik-baik saja dan mereka ingin pulang," ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga berupaya menganggarkan terkait proses pemulangan dari Jakarta ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nantinya.

"Pemulangan ini harus kita anggarkan, karena kemarin juga saya harus pakai uang partai dulu, baru diganti oleh Pemda. Kita lihat di perubahan, kita anggarkan. Harus ada, kalau tidak ada jadi pertanyaan pemerintah daerahnya," tegasnya.

Peringkat Ketiga

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati peringkat ketiga dalam jumlah warga terbanyak yang terseret dalam sindikat judi online dan online scam.

Peringkat tersebut diketahui hanya berada di bawah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatera Utara.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Babel, Didit Srigusjaya usai mengikuti Rapat Koordinasi Perlindungan dan Penanganan Pekerja Migran bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Swissbell Hotel Kota Pangkalpinang, Rabu (9/7/2025).

"Dengan penduduk yang kurang lebih 2 juta, tapi kita menjadi nomor tiga. Artinya. ini mengindikasikan pemerintah daerah harus serius dalam penanganan ini. Rapat juga diikuti perangkat desa, karena mereka gerbang utama masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polkam, Mohammad Koba, juga menyoroti banyaknya warga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terseret dalam sindikat tersebut.

"Tentunya ini bukan lah prestasi Provinsi Bangka Belitung nomor tiga tertinggi se-Indonesia, ini tinggi karena kasus dan kita harap ini tidak terjadi," ungkap Mohammad Koba.

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)