Kekerasan pada 8 Jurnalis di Serang Jadi Alarm Serius Keselamatan Pers

POSBELITUNG.CO - Insiden pengeroyokan yang menimpa delapan jurnalis di Kabupaten Serang, Banten, pada Kamis (21/8/2025), kembali membuka mata publik terhadap rapuhnya perlindungan bagi pekerja pers di Indonesia.

Kejadian tersebut berlangsung ketika para jurnalis tengah melakukan peliputan inspeksi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di PT Genesis Regeneration Smelting.

Inspeksi itu dilakukan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3.

Namun, suasana peliputan yang seharusnya berjalan normal justru berubah menjadi mencekam.

Para jurnalis yang hanya menjalankan tugas profesinya malah menjadi sasaran kekerasan dan pengeroyokan.

Peristiwa ini tidak hanya meninggalkan luka fisik bagi korban, tetapi juga menorehkan luka serius terhadap kebebasan pers.

Bagi banyak pihak, kasus ini bukan sekadar serangan terhadap individu, melainkan serangan terhadap hak publik untuk memperoleh informasi yang dilindungi oleh konstitusi.

Konsorsium Jurnalisme Aman mencatat bahwa pola kekerasan, intimidasi, hingga pembatasan kerja jurnalis kerap berulang dari tahun ke tahun.

Jurnalis yang meliput isu-isu sensitif seperti lingkungan, korupsi, serta hak asasi manusia disebut sebagai kelompok paling rentan.

Hal ini karena mereka bersinggungan langsung dengan kepentingan politik maupun ekonomi yang sering kali tidak ingin tersorot media.

Direktur Eksekutif Yayasan Tifa, Oslan Purba, menegaskan bahwa kasus di Serang menjadi bukti nyata lemahnya sistem perlindungan bagi jurnalis di tanah air.

“Kekerasan di Serang adalah bukti nyata bahwa perlindungan terhadap jurnalis masih jauh dari memadai.

Negara harus hadir, bukan hanya merespons kasus per kasus, tetapi membangun sistem perlindungan yang menjamin jurnalis bisa bekerja tanpa rasa takut.

Tanpa itu, demokrasi kita akan terus tercederai,” ujar Oslan dalam keterangan tertulis, Minggu (24/8/2025).

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Fransisca Susanti, juga menyoroti lemahnya mekanisme perlindungan jurnalis di tingkat daerah.