POSBELITUNG.CO – Aspirasi mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sempat mencuat dalam masa reses DPRD Kabupaten Belitung.

Terutama dari desa-desa yang memiliki jarak cukup jauh dari sekolah negeri terdekat, terutama jenjang SMP yang di bawah naungan pemerintah kabupaten.

Anggota DPRD Belitung, Yoga Pranata mengungkapkan masalah aspirasi mengenai PPDB itu baru-baru ini.

Ia mengungkapkan banyak orang tua mengeluh anaknya tidak diterima di sekolah dekat rumah lantaran daya tampung jalur zonasi sudah penuh.

Menyikapi masalah ini, Yoga meminta Dinas Pendidikan membuka posko pengaduan di SD maupun SMP.

Termasuk melakukan pendekatan langsung ke masyarakat.

“Ini masalah tahunan.

Dinas harus proaktif, jangan tunggu orang tua kebingungan dulu baru bertindak,” kata Yoga Pranata.

Baca juga: Gubernur Babel Hidayat Arsani Temui AirAsia Pekan Depan, Rencana Buka Rute Malaysia - Belitung

Ia memastikan tidak ada siswa lulusan SD yang akan kehilangan bangku SMP selama proses distribusi dan sosialisasi dilakukan secara baik.

“Sekolah swasta pun harus dilibatkan agar tidak terus-menerus kekurangan siswa,” tegasnya. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung juga diminta lebih aktif menyosialisasikan sistem PPDB, khususnya terkait jalur zonasi.

Apalagi sejumlah kepala desa sempat mendapat keluhan dari orang tua murid yang mengaku kesulitan dalam proses pendaftaran anaknya.

Hal ini lantaran keterbatasan pilihan sekolah.

"Setiap tahun keluhannya sama.

Orang tua bingung, anaknya tidak diterima di sekolah yang diinginkan.

Lalu enggan mendaftar ke sekolah lain, terutama swasta," ungkap Yoga Pranata.

Ia mengatakan bahwa secara keseluruhan, daya tampung SMP di Kabupaten Belitung mencukupi.

“Dari data dinas pendidikan, jumlah siswa kelas 6 SD saat ini 3.033 orang.

Sementara daya tampung SMP mencapai 3.091 kursi, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Artinya tidak ada yang tidak tertampung,” kata Yoga.

Baca juga: Kalender 2025, 22 Mei 2025 Memperingati Hari Apa? Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia dan Maknanya

Skema PPDB yang diterapkan terdiri dari beberapa jalur, yaitu:

Jalur zonasi umum

Jalur afirmasi

Jalur prestasi

Jalur perpindahan orang tua atau mutasi.

Yoga mengatakan adanya pilihan ini, maka orang tua bisa memilih sesuai jalur yang memang memiliki peluang kelulusan.

Lalu jika tidak lulus PPDB sekolah negeri, orang tua dapat memilih sekolah swasta.

Yang terpenting, jelasnya, pendidikan anak tetap bisa berlanjut.

Hanya saja, kendala yang sering muncul, yaitu saat orang tua menolak opsi sekolah swasta karena alasan biaya.

“Kadang orang tua bilang tidak sanggup bayar sekolah swasta.

Ini yang kami koordinasikan dengan Dinas Sosial agar siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di swasta bisa dibantu biaya pendidikannya melalui skema bantuan pendidikan tahunan,” tegas Yoga.

(Posbelitung.co/Adelina Nurmalitasari)