Kelola Dana Rp 104 Triliun untuk Tanggulangi Covid-19, Mensos Minta Transparansi Anggaran

Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta seluruh jajaran unit di Kementerian Sosial mendukung reformasi birokrasi, salah satunya dalam pengelolaan an

DOKUMENTASI BNPB
Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dalam konferensi pers di Graha BNPB, Kamis (2/4/2020). 

POSBELITUNG.CO--Menteri Sosial Juliari P Batubara meminta seluruh jajaran unit di Kementerian Sosial mendukung reformasi birokrasi, salah satunya dalam pengelolaan anggaran.

“Penggunaan anggaran harus berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel sebagai wujud pelaksanaan dari Reformasi Birokrasi, ” ujarnya di acara Reformasi Birokrasi dan peluncuran aplikasi workplace di Gedung Aneka Bhakti (GAB), Salemba, Jakarta, yang diikuti 257 peserta dari pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, tim Reformasi Birokrasi dan pegawai di lingkungan Kemensos RI, Selasa (30/6/2020).

Menteri Juliari menekankan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan digital workplace sebagai terobosan berbasis teknologi untuk mempercepat dan mendorong pelayanan agar transparan dan akuntabel.

Putri Nus Kei Nangis Cerita Selamatkan Adiknya dari Lemparan Barbel Anak Buah John Kei

Kabur Panjat Genteng, Inilah Kisah Keluarga Nus Kei yang Selamat dari Serangan Anggota John Kei

Prinsip transparan dan akuntabel diperlukan mengingat anggaran Kemensos mencapai Rp 104 triliun untuk program perlindungan sosial bagi warga terdampak Covid-19.

“Dengan Rp 104 triliun Kemensos memikul tanggungjawab besar yang tidak boleh main-main karena berasal dari pajak agar dibelanjakan bukan untuk disimpan, ” kata Juliari.

Jika uang disimpan tidak ada pontensi, seharusnya dibelanjakan untuk membantu warga terdampak Covid-19 dan seluruh unit kerja Eselon I harus memililki pemahaman sama.

“Membelanjakan uang tentunya dengan mengikuti sistem dan mekanisme agar akuntabel dan transparan, serta harus cepat, ” kata Juliari.

Salah satunya terobosan melalui surat edaran dari Dirjen Penangnan Fakir Miskian (PFM) Kemensos kepada setiap kepala daerah yang sangat simpel, bahkan tidak habis satu lembar.

“Surat edaran dari Dirjen PFM terkait mempercepat proses penyaluran bansos yang simpel agar Pemda mudah untuk memahaminya, ” ungkap Juliari.

Semangat RB melalui transpransi dan akuntabel anggaran, dimulai dari kebijakan pimpinan Eselon I hingga ke bawah yang ditandai dengan tidak menunda tugas karena ditunggu oleh jutaan rakyat.

“Saya kira penting dilakukan terkait transpransi mulai dari pimpinan hingga kebawah agar proses bisa cepat dan Presiden meminta dipublikasi agar rakyat tahu, ” tandas Juliari.

Halaman
12
Editor: khamelia
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved