Riza Herdavid Komitmen Ciptakan Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi

POSBELITUNG.CO, BANGKA – Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid mengatakan, pihaknya selalu berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Maka dari itu pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa di daerah itu terus ditekankan untuk tidak terlibat dalam kasus korupsi.

“Mari kita Bangun Bangka Selatan dengan mencegah perbuatan korupsi,” kata dia di Toboali," Jumat (8/12/2023).

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung bertekad untuk memberantas perilaku korupsi.

Khususnya melalui momentum peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2023.

Sebab perilaku tersebut sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime dengan dampak kerugian yang signifikan.

Riza berujar, pihaknya telah mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Upaya ini akan menutup lebih rapat peluang penyimpangan aparatur pemerintah yang diyakini bakal menekan lebih kuat aksi tindak pidana korupsi.

Tak hanya itu, pihaknya juga turut menggandeng Kejaksaan Negeri Bangka Selatan untuk aktif dan intensif mengkampanyekan gerakan anti korupsi.

Bahkan setiap perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, desa dan semua instansi vertikal serta swasta ikut andil dalam gerakan anti korupsi. Baik melalui pemasangan spanduk imbauan yang merupakan wujud kepedulian dalam membangun integrasiritas masyarakat. Khususnya agar semua elemen masyarakat peduli dengan bahaya korupsi.

“Perbuatan koruptif dan segala bentuk penyelewengan harus menjadi komitmen semua pihak dalam mencegah dan menghindari korupsi. Kebiasaan ini mengakar dalam kehidupan pemerintahan, organisasi dan masyarakat,” jelas Riza.

Sementara itu, Kepala kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Riama Sihite meminta kepada seluruh stakeholder dan masyarakat menggerakkan tindakan antikorupsi. Penegakan nilai-nilai integritas harus menjadi perhatian utama bangsa Indonesia dan bangka selatan secara khusus. Korupsi  adalah masalah paling mengkhawatirkan dan semakin menggurita.

Penanganannya menjadi sulit karena korupsi telah menggerogoti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Permasalahan ini harus disadari oleh semua pihak khususnya pemerintah dan pemangku kebijakan. Sejak beberapa dekade modernisasi yang memunculkan sumber-sumber kekayaan baru di luar prediksi telah melahirkan korupsi di negara-negara berkembang.

“Tidak bisa dipungkiri bahaya korupsi mengganggu pertumbuhan ekonomi, meruntuhkan kepercayaan kepada institusi negara, memperlebar jurang ketimpangan sosial dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi,” ucap Riama Sihite.

Riama menilai, setiap pejabat yang memiliki kewenangan tentunya memiliki celah untuk melakukan penyalahgunaan. Utamanya untuk memperkaya diri sendiri dengan perilaku korupsi. Seiring dengan itu, pendidikan integritas anti korupsi perlu diperkuat dengan diseminasi nilai-nilai kejujuran dan keteladanan.

Pencegahan korupsi harus melibatkan keluarga sebagai benteng integritas. Korupsi tidak diragukan adalah dosa menurut agama, mengusik ketenangan keluarga dan tanpa disadari melikuidasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa. Perbuatan koruptif merupakan perbuatan mengkhianati Pancasila sebagai dasar kerohanian negara.

“Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mengkampanyekan Gerakan anti korupsi dalam rangka Hari Anti Korupsi 2023. Karena sinergi berantas korupsi, untuk Indonesia maju. Tinggal kita mau jadi orang berintegritas atau tunduk pada kekuasaan uang,” pungkas dia. 

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)