Pemprov Babel dan PT Timah Sepakat Harga Timah Dipatok Rp260 Ribu per Kilogram Kadar SN 100 Persen

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Masyarakat penambang di Bangka Belitung (Babel) kini bisa bernafas lega.

Setelah tidak adanya kepastian, akhirnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama PT Timah Tbk resmi menyepakati harga beli timah dari masyarakat sebesar Rp260 ribu per kilogram untuk kadar SN 100 persen.

Keputusan itu ditetapkan melalui rapat bersama yang dihadiri perwakilan PT Timah dan Forkopimda di Ruang Tanjung Pendam, Kantor Gubernur Babel, Selasa (30/9/2025).

Gubernur Babel Hidayat Arsani mengatakan, kesepakatan tersebut mencakup tiga hal penting yang menjadi tuntutan masyarakat.

"Permintaan masyarakat timah dinaikan Alhamdulillah, PT Timah sepakat permintaan rakyat untuk bekerja. PT Timah juga sepakat, pembayaran ada barang ada uang (langsung-red). Tiga hal ini, kita sepakati langsung dari Tim Satgas," ujar Hidayat Arsani kepada awak media usai mengikuti rapat, Selasa (30/9/2025).

Dengan keputusan tersebut, Hidayat Arsani berharap adanya rencana masyarakat yang akan demonstrasi pada Senin (6/10/2025) mendatang agar diurungkan.

"Saya harap tanggal 6 Oktober ini tidak usah demo-demo lagi, kasian dari jauh. Apabila tiga (kesepakatan) ini tidak tercapai, itu tanggung jawab saya dengan Ketua DPRD," tuturnya.

Hidayat Arsani menyebutkan keputusan tersebut juga diambil bertujuan untuk dapat menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat, melalui kekayaan alam yang dimiliki oleh Negeri Serumpun Sebalai.

"Harga sekarang Rp260 ribu, harga sesuai permintaan rakyat untuk dinaikkan dan ini angin segar perjuangan semuanya," jelasnya.

Selain itu, Hidayat Arsani juga menekankan untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), masih dalam proses untuk dapat segera dirampungkan.

"Untuk WPR kami sudah selesai tinggal nunggu Perdanya, tadi ketua DPRD bilang akan seperti jalan tol cepat karena menyangkut rakyat," bebernya.

Sementara itu Direktur Operasional PT Timah Tbk, Nur Adi Kuncoro menjelaskan, terkait penyesuaian harga sesuai dengan keputusan rapat yang juga dihadiri sejumlah Forkopimda dan instansi vertikal.

"Untuk peningkataan harga kami sampaikan, untuk pembelian kepada masyarakat itu Rp260 ribu untuk kadar SN 100 persen. Ada formulanya kalau kadar 70 persen, harga di masyarakat untuk basah kurang lebih Rp110 ribu-Rp 130 ribu," ucap Nur.

Tak hanya terkait harga, pihaknya juga satu suara dengan arahan Gubernur Bangka Belitung terkait pembayaran kepada masyarakat. 

"Pembayaran cash and carry. Kami harap masyarakat minimal 70 persen, tolong mitra yang menaungi masyarakat jangan sampai di bawah Rp 100 ribu," ucapnya.

Ditentukan Timah

Sementara Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung Didit Srigusjaya, mengatakan, penentuan harga beli timah merupakan ranah atau kewenangan dari PT Timah Tbk.

Hal ini diungkapkan usai rapat penyesuaian harga timah yang digelar di Ruang Tanjung Pendam, Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung.

"Sayakan baru pulang dari Kementerian ESDM, mempertanyakan harga juga. Harga itu yang menentukan bukan Kementerian ESDM, tapi PT Timah termasuk IPR dan WPR PT Timah," ujar Didit Srigusjaya, Selasa (30/9/2025).

"Soal harga itu domainnya daripada PT Timah, kami dengan Pak Gubernur perjuangkan secara global," tuturnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga berharap adanya pengawasan yang ketat dilakukan PT Timah, khususnya untuk menghindari kolektor atau mitra yang membeli harga timah dibawah dari yang telah disepakati.

"Kita harap untuk kolektor yang nakal perlu diatasi, sehingga apa yang jadi keputusan kita di lapangan bisa berjalan lancar," ungkapnya.

Tingkatkan Kesejahteraan

Ketua DPRD Bangka, Jumadi, menilai bahwa penyesuaian harga beli tersebut mampu meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat Bangka Belitung.

Kendati demikian, dia menyebut bahwa kemakmuran tersebut dapat tercapai jika PT Timah Tbk membeli secara langsung timah masyarakat melalui pengepul atau kolektor.

“Jadi kalau harga timah Rp260 per kilogram yang dikatakan PT Timah itu membeli timah masyarakat dengan kondisi kering 100 persen, langsung dari kolektor, masyarakat Bangka Belitung makmur sebagai penambang,” kata Jumadi, Selasa (30/9/2025) malam.

Sedangkan, apabila harga beli Rp260 ribu/kg tersebut dibeli dari perusahaan mitra PT Timah Tbk, dirinya menilai bahwa kondisi perekonomian masyarakat akan begini-begini saja.

Pasalnya, nantinya akan terpotong pajak sekitar 8 persen.

Begitu pula untuk timah dengan kadar SN 70 persen yang dibeli dengan kisaran harga Rp110-130 ribu/kg, yang menurut Jumadi masih masuk akal apabila dibeli langsung dari masyarakat melalui pengepul/kolektor.

“Itu masuk, kalau lewat kolektor. Tapi kalau lewat mitra (perusahaan mitra PT Timah Tbk-red), enggak masuk itu, karena kepotong pajak 8 persen,” ujarnya.

Menurutnya, dengan penyesuaian harga beli timah oleh PT Timah Tbk langsung dari masyarakat ini dianggap dapat membuat petumbuhan ekonomi menjadi bagus.

“Pertumbuhan ekonomi kita akan agak bagus, terutama untuk penambang,” tukasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Bangka Barat, Badri Samsu, mengatakan sudah seharusnya PT Timah Tbk  memberikan dampak positif ke masyarakat, dalam hal pembelian pasir timah jangan sampai membeli timah masyarakat di bawah harga standar.

"Kita sangat berterima kasih ke PT Timah, kalau harganya Rp260 per kg, tetapi harus SN 100 persen. Kalau masalah harga itu naik hal positif, kita tunggu realisasinya. Masalah harga kita harus positif dalam hal ini. Mereka mencari timah susah, sehingga harus dibeli dengan harga standar dan cash," kata Badri, Selasa (30/9/2025).

Politikus PDI Perjuangan ini, menyarankan pengawasan terus dilakukan, terutama untuk timah ilegal perlu pengawasan jangan sampai daerah dirugikan dan warga banyak ditangkap.

"Jangan sampai, masyarakat banyak dirugikan dengan harga tidak stabil, mereka telah bekerja. Mencari timah itu susah jangan sampai ditangkap, karena berdampak luas. Satu sisi memikirkan warga, satu sisi PT Timah mengejar produksi," imbuhnya.

Ia berharap pemerintah daerah terus memperhatikan, dan antisipasi hal-hal tidak diinginkan terjadi, terkait kebijakan harga timah, sehingga dapat terus stabil dan cepat pembayarannya.

"Apabila dalam hal harga standar dan stabil, tentu masyarakat sangat terbantu. Intinya PT Timah harus memberikan dampak positif dan penunjang perekonomian di Kepulauan Babel ini," harapnya. 

(riz/u2/w4)