Penambang Ilegal di Bangka Tengah Diminta Bongkar Ponton, Bupati Algafry Beri Waktu 2 hari

Ringkasan Berita:

• Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, mengultimatum para penambang timah tanpa izin atau ilegal di kawasan Merbuk, Pungguk, Kenari, Kecamatan Koba, segera menghentikan aktivitas dan membongkar ponton-ponton.
• Aktivitas penambangan ilegal di kawasan eks lahan PT Koba Tin, yang kini menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) milik PT Timah Tbk dinilai melanggar hukum.
• Selain itu juga menimbulkan ancaman serius terhadap fasilitas publik yaitu membahayakan keberadaan tower SUTT milik PLN.

 

POSBELITUNG.CO, BANGKA - Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, mengultimatum para penambang timah tanpa izin atau ilegal di kawasan Merbuk, Pungguk, Kenari, Kecamatan Koba, untuk segera menghentikan aktivitas dan membongkar ponton-ponton mereka.

Aktivitas penambangan ilegal di kawasan eks lahan PT Koba Tin, yang kini menjadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) milik PT Timah Tbk dinilai melanggar hukum.

Selain itu juga menimbulkan ancaman serius terhadap fasilitas publik yaitu membahayakan keberadaan tower SUTT milik PLN.

Hal itu disampaikan Algafry usai bersama rombongan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), PT Timah Tbk, PLN, dan sejumlah instansi terkait mendatangi para penambang di kawasan Merbuk, Pungguk, Kenari, pada Rabu (12/11/2025).

Tampak hadir dalam rombongan Wakil Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman-Efrianda: Kapolres Bangka Tengah AKBP, I Gede Nyoman Bratasena; Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah, Padeli; Ketua Pengadilan Negeri Koba, Novita Witri; serta unsur Forkopimda lainnya.

Algafry menegaskan, masyarakat penambang dalam satu dua hingga hari ini menghentikan aktivitas dan segera membongkar ponton-ponton yang saat ini banyak beroperasi di kawasan Merbuk, Pungguk, Kenari.

“Alhamdulillah hari ini kita bersama Forkopimda Bangka Tengah, PT Timah, PLN mengimbau kepada kawan-kawan penambang untuk segera tidak menambang di sini, ini bentuknya imbauan, belum penertiban,” ungkap Algafry.

Algafri berharap agar masyarakat penambang bisa mematuhi imbauan yang dia sampaikan ini, sebelum adanya tindakan tegas berupa penertiban oleh pihak berwenang.

“Waktu jeda, satu-dua hari ini, teman-teman dipersilakan mengangkat ponton-pontonnya, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan sesuai yang kita harapkan. (Untuk batasan waktu) tetap hari ini sampai kita pantau, bagaimana reaksi teman-teman ini, apakah mau mengangkat atau tidak,” tukasnya.

Di sisi lain, sebagai kepala daerah dirinya berharap agar PT Timah Tbk bisa segera menyelesaikan perizinan produksi pertambangan area Merbuk, Kenari dan Pungguk. Menurutnya, ketika izin tersebut sudah terbit, masyarakat bisa dilibatkan dalam proses penambangan secara legal.

“Ini kan WIUPK PT Timah, saya minta tolong PT Timah ini segera direalisasikan. Saya tegaskan, untuk melakukan penambangan di sini perizinan apa yang kurang, kalau memang butuh dukungan kita Forkopimda, kita bisa sama-sama untuk memprosesnya. Kami siap mendukung PT Timah untuk mendapatkan izin produksi di lokasi ini,” sebutnya.

Tindakan Tegas

Sementara, Kapolres Bangka Tengah AKBP I Gede Nyoman Bratasena menyampaikan, kedatangan tim gabungan ini bertujuan untuk memberikan imbauan penghentian aktivitas tambang ilegal yang kembali marak di area tersebut.

Menurutnya, langkah ini dilakukan usai pihaknya menerima surat dari PT Timah Tbk selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) di lahan eks PT Koba Tin ini.

“Memang betul ini IUP PT Timah, tapi menurut PT izin untuk menambangnya belum turun. Maka kami di sini tujuannya mengingatkan, mengimbau untuk segera membongkar pontonnya,” tegas Bratasena.

Ia menegaskan, jika peringatan ini tidak diindahkan, pihaknya bersama jajaran Forkopimda akan mengambil tindakan dengan melakukan penertiban secara tegas.

“Dalam waktu dekat kita akan mengubah pendekatan. Mulai dari imbauan, pemasangan spanduk sudah kita lakukan, untuk itu dalam waktu dekat kita akan datang ke sini bukan untuk dialog lagi, tapi untuk melakukan penertiban,” tambahnya.

Dia menegaskan, masih memberikan waktu beberapa hari ke depan agar masyarakat melakukan pembongkaran secara mandiri alat-alat penambangan timah itu.

“Jadi kami masih menghargai bapak-bapak semua, kami tidak langsung melakukan penertiban. Kami berikan waktu, namun tidak lama, beberapa hari ini,” sebutnya.

Selaku perwakilan PT Timah Tbk, Nopi Kohirozi memastikan jika pihaknya terus berusaha melakukan pengurusan perizinan lahan eks Koba Tin ini.

Nopi menerangkan, izin produksi itu harus melalui beberapa proses sesuai ketentuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

“Kami sebenarnya di PT Timah ingin sekali ini bisa dilakukan produksi, tapi memang ada beberapa yang harus kita selesaikan dulu. Jadi kami harap bapak-bapak bisa bersabar izin itu bisa selesai, karana ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, karena kita tidak bisa langsung melompat,” jelas Nopi.

Ancam Tiang SUTT

Sebelumnya, Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman bersama Forkopimda menggelar rapat koordinasi membahas aktivitas tambang ilegal di kawasan Merbuk, Kenari, dan Pungguk yang berpotensi mengancam jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kilovolt milik PLN.

Rapat tersebut berlangsung di Kantor Bupati Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (28/10/2025), yang diikuti oleh perwakilan PLN serta PT Timah Tbk.

“Kami bersama Forkopimda PLN, dan PT Timah, membahas kondisi terakhir di kawasan Merbuk, Kenari, dan Pungguk. Regulasi masih dalam proses, dan PT Timah sedang berupaya mendapatkan izin produksi dan lingkungan,” kata Algafry.

Ia mengingatkan adanya risiko besar jika aktivitas penambangan tidak memperhatikan jarak aman terhadap jaringan listrik PLN.

Berdasarkan pemantauan, jarak aktivitas tambang dengan tiang SUTT kini hanya tersisa sekitar 16 meter.

“Menurut PLN, di tanah keras jarak aman minimal 60 meter. Namun di kawasan berlumpur seperti Merbuk, jarak aman seharusnya 100 meter,” ujarnya.

Sekarang lanjut Algafry, hanya tinggal 16 meter dan kalau tiangnya roboh siapa yang akan bertanggung jawab, apalagi jika sampai menimbulkan korban. 

Selain membahayakan infrastruktur PLN, aktivitas tambang ilegal tersebut juga menimbulkan potensi konflik antarpenambang.

“Saya mendapat laporan sudah terjadi perkelahian dan saling ancam di lokasi tambang. Ini sangat berbahaya,” kata Algafry.

Ia menegaskan, jika jaringan SUTT 150 kV roboh, pasokan listrik untuk wilayah Koba dan Toboali dapat terputus hingga satu bulan karena proses perbaikan yang memerlukan waktu dan peralatan dari luar daerah.

Bupati Algafry juga meminta PT Timah segera memasang pembatas di sekitar area SUTT dan memberikan imbauan kepada para penambang untuk menghentikan kegiatan di lokasi tersebut.

“Saya sudah minta agar PT Timah menyampaikan imbauan agar penambang tidak lagi bekerja di area itu. Ini untuk keselamatan bersama,” pungkasnya. (w4)