Pemkab Beltim Jelaskan Sistem Bayar Kontan Daging Beku, Dipicu Keterbatasan Waktu dan Kuota

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ( Pemkab Beltim ) memberikan penjelasan terkait kebijakan sistem pembayaran kontan dalam pemesanan daging sapi beku yang sempat dikeluhkan masyarakat.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja DisnakerkopUKM Belitung Timur, Suparta, mengatakan penghapusan sistem uang muka atau down payment (DP) tahun ini dilakukan untuk mempercepat proses pemesanan kuota di tingkat pusat.

Menurutnya, daging sapi merupakan komoditas terbatas, sehingga kecepatan dalam menyetorkan data pemesan menjadi faktor utama agar daerah tidak kehilangan jatah.

"Kalau kita menunggu sistem DP, otomatis nama-nama pemesan itu akan lama munculnya. Padahal kita dituntut untuk segera menyetor daftar nama agar kuota kita bisa dikunci oleh penyedia," ujarnya, Selasa (17/3/2026).

Suparta menjelaskan, pada tahun-tahun sebelumnya, desa sering kali ragu untuk menyetorkan nama warga jika uang DP belum terkumpul. Hal ini menyebabkan proses administrasi di tingkat kabupaten menjadi lamban dan berisiko kehilangan jatah kuota daging.

"Tahun ini karena memang kita diburu untuk pemesanan cepat, jadi kita buat tanpa DP. Tujuannya agar pemesan tidak perlu menunggu-nunggu ketersediaan duit DP dulu, tapi bisa langsung mendaftarkan namanya ke desa," ucapnya.

Faktor lain yang memaksa pemerintah bergerak cepat adalah pergeseran kalender hijriah. Tahun ini bulan Ramadhan jatuh lebih awal di bulan Februari, berbeda dengan tahun kemarin yang jatuh pada bulan Maret.

Waktu yang tersedia bagi pemerintah daerah untuk melakukan survei pasar, menentukan harga, serta meminta daftar nama dari 39 desa menjadi sangat sempit. Kondisi kejar tayang ini membuat skema pembayaran kontan dipilih sebagai solusi administrasi paling praktis.

"Waktunya sempit sekali kemarin. Kita harus segera menentukan berapa kuota yang dipesan karena situasinya barang terbatas. Itulah pertimbangan utamanya," ungkap Suparta.

Menanggapi usulan dari masyarakat mengenai kembalinya sistem DP tahun depan, pemerintah menunjukkan sikap terbuka. Keluhan warga yang merasa terbebani jika harus membayar Rp120 ribu sekaligus menjadi catatan penting bagi evaluasi mendatang.

Suparta mengatakan usulan tersebut sangat masuk akal dan bisa dipertimbangkan untuk pelaksanaan di tahun berikutnya. Ia memahami kalau bagi sebagian warga, menyisihkan dana tunai dalam jumlah besar secara mendadak memang bukan perkara mudah.

"Boleh saja usulannya, dan tentu akan kita pertimbangkan kembali untuk sistem DP di masa depan. Kemarin memang murni menimbang waktu yang sangat sempit dan keterbatasan barang saja," ujarnya.

Di sisi lain, Suparta tetap bersyukur meski menggunakan sistem pembayaran yang baru, antusiasme masyarakat tetap tinggi dan pendistribusian berjalan lancar tanpa hambatan teknis yang berarti.

Suparta berharap kondisi ekonomi masyarakat Belitung Timur bisa semakin membaik kedepannya. Akan tetapi, evaluasi akan tetap dilakukan agar program ini benar-benar bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

"Alhamdulillah sudah tiga tahun ini semua lancar. Masukan dari warga akan menjadi bahan kita untuk pendistribusian yang lebih baik dan lebih memudahkan lagi tahun depan," tutupnya. (Posbelitung.co/Kautsar Fakhri Nugraha)