Belanja Pegawai Pemerintah Dibatasi 30 Persen, Ketua DPRD Belitung Minta Jangan Sampai Ada PHK

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Belanja pegawai di Pemerintahan Kabupaten Belitung saat ini melebihi dari maksimal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Diketahui dalam UU HKPD yang akan segera dilaksanakan, mengatur batasan maksimal belanja pegawai di pemerintahan pusah dan daerah hanya maksimal 30 persen dari APBD.

Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Vina Cristyn Ferani mengatakan saat ini komposisi belanja pegawai di Kabupaten Belitung memang masih berada di atas ketentuan tersebut, bahkan mendekati 50 persen.

“Memang secara aturan, belanja pegawai itu maksimal 30 persen. Tapi saat ini kita sudah melampaui itu, mungkin hampir 50 persen,” ujarnya pada Senin (30/3/2026). 

Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa serta-merta disikapi dengan langkah ekstrem seperti pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia menegaskan, fokus utama saat ini adalah mencari solusi terbaik tanpa merugikan masyarakat, khususnya tenaga P3K dan P3K paruh waktu.

“P3K termasuk P3K paruh waktu itu adalah masyarakat kita juga dan harus kita jaga. Yang kami minta, jangan sampai ada PHK,” tegasnya.

Vina menilai, jika daerah masih mampu menganggarkan di atas 30 persen, seharusnya tidak dibatasi. 

Ia menegaskan tidak setuju jika anggaran belanja pegawai harus dibatasi, terutama jika berdampak negatif bagi masyarakat. 

“Kami tidak setuju kalau harus dipotong sampai 30 persen. Memang aturan itu ada, tapi jangan sampai implementasinya malah menyusahkan masyarakat kita,” katanya. 

Vina berharap pemerintah akan memberikan solusi terbaik dalam implementasi Undang-Undang tersebut. Sehingga tidak berdampak negatif bagi masyarakat. (posbelitung.co/dede suhendar)