Ketua DPRD Belitung Ingatkan Jangan Ada Diskriminasi Dalam SPMB

POSBELITUNG.CO, BELITUNG -- Ketua DPRD Belitung, Vina Cristyn Ferani, menegaskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 harus berjalan secara akuntabel, transparan, berintegritas dan bebas dari praktik diskriminasi.

Hal tersebut disampaikan Vina usai menghadiri peluncuran Aplikasi SPMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Belitung di Ruang Sidang Pemerintah Kabupaten Belitung pada Senin (8/6/2026).

Pada kesempatan itu, Vina juga turut menandatangani Deklarasi SPMB bersama Bupati Belitung dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Vina, deklarasi yang telah ditandatangani bersama harus menjadi komitmen seluruh pihak dalam memastikan proses penerimaan murid baru berjalan sesuai aturan dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan.

"Pelaksanaan SPMB 2026 harus berjalan secara akuntabel, transparan, berintegritas, dan yang paling penting tidak diskriminatif," ujar Vina.

Ia menegaskan, setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu tanpa membedakan suku, agama, ras maupun golongan tertentu.

Namun di tahun-tahun sebelumnya, kata Vina, DPRD Belitung masih menerima sejumlah laporan terkait adanya peserta didik yang kesulitan masuk ke sekolah tujuan karena berbagai persyaratan dan kondisi tertentu.

Setelah dilakukan penelusuran, menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD karena masih ditemukan potensi terjadinya praktik diskriminatif dalam proses penerimaan siswa.

"Kami berharap pada SPMB tahun ini tidak terulang lagi kejadian seperti itu," katanya.

Menurutnya, DPRD Belitung berkomitmen terus mengawasi pelaksanaan SPMB 2026 agar seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Vina kembali mengingatkan bahwa prinsip utama yang harus dijaga dalam pelaksanaan SPMB adalah menjamin kesetaraan hak setiap anak untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas.

"Prinsip yang harus dijaga adalah setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan yang layak dan bermutu tanpa memandang suku, agama, ras maupun latar belakang lainnya," katanya. (posbelitung.co/dede suhendar)