4 Jenderal Polisi Bursa Calon Kapolri Peluang Gantikan Listyo Sigit, Rekam Jejak dan Keahlian

POSBELITUNG.CO – Sosok empat jenderal polisi disebut-sebut masuk dalam bursa calon Kapolri yang berpeluang menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Nama-nama petinggi polisi ini memiliki rekam jejak mentereng sebagai kandidat penerus Listyo Sigit Prabowo.

Mereka juga memiliki keahlian di bidang masing-masing yang mumpuni untuk menjadi seorang Kapolri.

Rumor mengenai pergantian Kapolri memang belakangan ini masih menguat.

Terutama pasca aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di pengujung Agustus 2025 lalu.

Di tengah rumor itu, terdapat sejumlah nama jenderal polisi disebut-sebut masuk bursa calon Kapolri.

Nama-nama itu begitu familiar dan memegang peranan penting selama ini.

Seperti memiliki keahlian lantaran fasih dalam komunikasi publik, ahli intelijen dan reserse, Bintang bersinar di Bareskrim hingga akademisi dan pakar hukum.

Bursa Calon Kapolri

Empat jenderal ini mempunyai rekam jejak yang mentereng.

Mereka memiliki keahlian di bidangnya masing-masing dan berpeluang menggantikan posisi Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Berikut sosok singkat empat jenderal polisi masuk bursa calon Kapolri dilansir dari Tribun Jatim pada Minggu (14/9/2025).

Komjen Dedi Prasetyo (Juru Bicara Humas Berpengalaman)

Komjen Dedi Prasetyo saat ini menjabat sebagai Wakapolri.

Pria kelahiran Madiun, Jawa Timur ini merupakan lulusan Akpol tahun 1988.

Sebelum menjabat Wakapolri, namanya dikenal publik saat menjabat Kepala Divisi Humas Polri.

Pengalamannya sebagai juru bicara kepolisian membuatnya fasih dalam komunikasi publik dan menghadapi berbagai isu sensitif.

Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah dan Kapolda Kalimantan Selatan, membuktikan kemampuannya dalam memimpin satuan kewilayahan.

Komjen Suyudi Ario Seto (Ahli Intelijen dan Reserse)

Komjen Suyudi Ario Seto saat ini menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Lulusan Akpol 1991 ini dikenal sebagai sosok yang memiliki pengalaman luas di bidang intelijen dan reserse.

Ia pernah menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri.

Pengalamannya dalam menangani kasus-kasus besar, termasuk tindak pidana korupsi, membuatnya dipertimbangkan sebagai kandidat kuat.

Komjen Syahardiantono (Bintang Bersinar dari Bareskrim)

Komjen Syahardiantono saat ini menjabat Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Jenderal polisi kelahiran Blora, Jawa Tengah ini merupakan lulusan Akpol 1991.

Ia dikenal berkat prestasinya dalam mengungkap berbagai kasus criminal.

Ia juga menjadi salah satu perwira bintang tiga termuda saat itu.

Kariernya banyak dihabiskan di reserse.

Syahardiantono merupakan figur yang kuat di bidang penegakan hukum.

Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho (Akademisi dan Pakar Hukum)

Komjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho merupakan sosok yang unik di antara para kandidat.

Ia saat ini mendapat penugasan non-struktural sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Lulusan Akpol 1988 ini memiliki latar belakang akademis yang kuat.

Ia meraih gelar doktor di bidang hukum.

Rudy Heriyanto Adi Nugroho dikenal sebagai akademisi dan pakar hukum.

Ia sering dipercaya untuk memegang posisi-posisi strategis, seperti Kadiv Propam Polri dan Kapolda Banten.

Pengalamannya di luar struktur Polri juga memberinya perspektif yang berbeda.

Istana Bantah Rumor

Istana sendiri telah membantah rumor pergantian Kapolri tersebut.

Istana menyebut tidak ada surat presiden (surpres) yang dikirimkan Presiden Prabowo Subianto berkenaan pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan hal itu baru-baru ini.

"Berkenaan dengan surpers pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar," kata Prasetyo di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (13/9/2025) dilansir dari Tribunnews.

Selain itu, DPR RI juga membantah rumor pergantian Kapolri itu.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Dasco menegaskan bantahan mengenai pergantian Kapolri itu.

Ia mengatakan DPR belum menerima surpres pergantian Kapolri.

"Belum ada (surpres pergantian Kapolri)," kata Dasco, Jumat (12/9/2025), dikutip dari Warta Kota.

DPR RI hingga saat ini belum menerima surat resmi dari Istana terkait pergantian Kapolri.

“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” jelas Sufmi Dasco Ahmad.

Pernyataan serupa juga disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil.

Ia menegaskan belum ada informasi resmi mengenai surpres tersebut.

“Iya, kita kan belum tahu kebenarannya.

Kami sendiri belum dapat kabar terkait adanya suppres ke DPR dalam hal pergantian Kapolri.

"Kalaupun ada ya pasti memang itu sudah kewenangan presiden,” ujar Nasir.

Ia menjelaskan mekanisme pengangkatan maupun pemberhentian Kapolri sudah jelas diatur undang-undang, yakni merupakan hak prerogatif presiden dengan persetujuan DPR.

“Dari undang-undang kan menyebutkan penunjukan dan pemberhentian atau pengangkatan dan pemberhentian Kapolri itu kan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

"Jadi, kalaupun ada surat itu ya itu sesuai dengan undang-undang,” jelasnya.

Terkait isu sejumlah nama yang disebut-sebut bakal menggantikan Kapolri, Nasir juga memberi tanggapan.

“Begitu juga nama-nama yang menyebar.

Katanya ada inisial D, ada inisial S.

Kita nggak ngerti juga itu siapa kan.

Jadi, apakah memang itu Wakapolri sekarang?

Atau S itu Suyudi, Kepala BNN sekarang?

Kita nggak ngerti,” kata Nasir.

Ia menegaskan hingga kini DPR belum memperoleh validasi resmi mengenai hal tersebut.

“Jadi, intinya kita belum dapat validasi soal ini.

Tapi sekali lagi itu kewenangannya presiden,” tegas Nasir.

Untuk diketahui, desakan agar Kapolri mundur atau diganti makin kuat.

Terutama pasca aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di penghujung Agustus 2025 lalu.

Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai Reformasi Polri harus dipahami sebagai sebuah proses, bukan sekadar tujuan.

ISESS merupakan lembaga kajian independen yang fokus pada isu keamanan dan strategi, terutama terkait pertahanan, militer, dan kebijakan publik di Indonesia.

"Jadi, kalau pembentukan Tim Reformasi Polri hanya untuk mempercepat pergantian Kapolri tanpa menyentuh problem yang lebih substansial tentang organisasi Polri, hal itu tak lebih dari angin surga," kata Bambang kepada Tribunnews.com, Jumat (12/9/2025).

Ia mengtakan tindakan represif kepolisian dalam menangani aksi unjuk rasa tidak akan pernah bisa diselesaikan hanya oleh satuan internal.

Bambang menekankan pergantian Kapolri pada dasarnya hanya persoalan hak prerogatif Presiden.

"Tetapi bila menginginkan perbaikan pada institusi Polri, ada hal-hal yang lebih substantif dan mendasar.

"Dimulai dari mengubah struktur dan sistem tata kelola kepolisian dengan melakukan revisi UU Polri," tegasnya.

(Tribunnews.com/Tribunjabar.id)

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id