Sosok Meilanie Dosen IPB University Sebut Ijazah Gibran Cuma Lulusan SD

POSBELITUNG.CO - Inilah sosok Meilanie Buitenzorgy, dosen IPB University.

Dia menjadi sorotan usai memberikan pandangannya tentang ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, ijazah Gibran yang sekolah di Singapura dan Australia tak setara dengan pendidikan di Indonesia.

Dalam analisisnya, Meilanie menilai riwayat pendidikan Gibran tidak bisa disejajarkan dengan jenjang SMP, apalagi SMA di Indonesia.

Menurut Meilanie, pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, Singapura, serta di UTS Insearch, Australia, tidak memenuhi standar kesetaraan SMA dalam sistem pendidikan Tanah Air.

Ia bahkan menegaskan kualifikasi akademik Gibran lebih mendekati lulusan sekolah dasar (SD).

Sebagai akademisi lulusan S1 IPB University yang kemudian meraih gelar doktor dari University of Sydney, Meilanie menyampaikan kritik tajam dengan mempertanyakan keabsahan penyetaraan ijazah luar negeri milik Gibran.

Hal itu, menurutnya, penting untuk dikaji ulang karena ijazah tersebut menjadi dasar bagi Gibran menempuh karier politik.

Pernyataan itu sontak menimbulkan perdebatan luas di masyarakat.

Tak hanya nama Meilanie, institusi tempat ia bernaung yakni IPB University juga ikut terseret dalam sorotan publik.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Kerja Sama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB University, Alfian Helmi, menegaskan bahwa pandangan Meilanie bersifat pribadi.

“Opini yang disampaikan oleh Saudari Meilanie Buitenzorgy sepenuhnya merupakan pendapat pribadi,” jelas Alfian Helmi dalam keterangannya, Kamis (25/9/2025), melansir dari Wartakota.

IPB University memastikan akan mengambil langkah persuasif dengan mengundang Meilanie untuk berdiskusi lebih lanjut.

“Untuk berdiskusi dan mengonfirmasi pernyataan-pernyataannya di media sosial tersebut,” tambah Alfian.             

Dengan sikap resmi ini, IPB University menegaskan posisi institusi tetap netral, sekaligus berusaha menjaga ruang akademik tetap sehat tanpa mengurangi kebebasan berpendapat para civitasnya.

Sosok Meilanie Buitenzorgy

Dr Meilanie Buitenzorgy adalah seorang akademisi dan peneliti yang berkarier sebagai dosen di Departemen Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University.

Fokus kajiannya banyak berkaitan dengan ekonomi politik lingkungan serta ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, bidang yang menempatkannya di garis depan diskusi tentang pembangunan berkelanjutan.

Perjalanan pendidikannya dimulai dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) IPB, tempat ia meraih gelar sarjana pada tahun 1999.

Kehausannya akan ilmu membawanya melanjutkan studi ke Wageningen University, Belanda, sebuah kampus bergengsi di bidang pertanian dan lingkungan, hingga meraih gelar MSc pada tahun 2006.

Tak berhenti di sana, ia kemudian menempuh pendidikan doktoral di University of Sydney, Australia, dengan konsentrasi pada Environmental and Resource Economics.

Sebagai peneliti, Meilanie aktif menulis artikel ilmiah.

Salah satu karyanya yang dikenal berjudul Global Water Withdrawal Trends: Does Democracy Matter?, ditulis bersama akademisi Tihomir Ancev.

Dalam tulisan tersebut, ia mengkaji keterkaitan antara sistem politik dan pola konsumsi air global, menunjukkan kepeduliannya terhadap isu-isu strategis dunia yang berhubungan dengan lingkungan dan kebijakan publik.

Nama Meilanie juga beberapa kali muncul di ruang publik di luar lingkup akademis.

Salah satu yang cukup ramai dibicarakan adalah analisisnya mengenai riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dia menilai ijazah luar negeri Gibran kemungkinan hanya setara dengan pendidikan sekolah dasar menurut regulasi penyetaraan yang berlaku.

Pernyataan ini memicu diskusi luas tentang kebijakan penyetaraan ijazah internasional di Indonesia.

Dengan latar belakang pendidikan internasional, penelitian yang mendalam, dan keberaniannya menyuarakan pendapat di ruang publik, Dr. Meilanie Buitenzorgy dikenal bukan hanya sebagai seorang akademisi.

Tetapi juga sebagai intelektual yang kritis terhadap isu-isu sosial, politik, dan lingkungan yang berpengaruh besar pada masa depan bangsa.

Kontroversi yang dipicu oleh pernyataan Meilanie Buitenzorgy menunjukkan bahwa isu pendidikan publik figur bukan hanya persoalan akademis, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin.

Sebagai akademisi, Meilanie tentu punya hak untuk menyampaikan analisis kritis.

Namun, yang patut dicermati adalah bagaimana pandangan pribadi seorang dosen bisa cepat viral dan menyeret nama institusi tempat ia mengabdi. 

Hal ini memperlihatkan bahwa di era digital, batas antara opini personal dan representasi institusi semakin tipis.

Di satu sisi, keterbukaan akademisi untuk mempertanyakan keabsahan ijazah luar negeri adalah bagian dari iklim ilmiah yang sehat.

Pertanyaan semacam itu bisa membuka ruang diskusi tentang transparansi, regulasi pendidikan, hingga standar kesetaraan ijazah.

Di sisi lain, publik juga harus bijak membedakan opini individu dengan sikap resmi lembaga pendidikan.

IPB University sendiri tampaknya ingin menjaga keseimbangan: tetap menghormati kebebasan berpendapat dosennya, tetapi juga perlu meredam dampak reputasi institusi.

Sikap ini bisa dilihat sebagai upaya agar ruang akademik tetap kritis, tanpa mengorbankan nama baik universitas.

Menurut saya, peristiwa ini memperlihatkan betapa isu pendidikan bukan sekadar urusan administratif, melainkan juga menyangkut integritas, legitimasi, dan kepercayaan publik pada pemimpin negara.

Artikel ini telah tayang di Surya.co.id