Daftar Lengkap UMP 2026, Bangka Belitung Tertinggi Nomor 5 Se-Indonesia

Ringkasan Berita:

• 36 gubernur sudah mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026.
• Masih ada 2 daerah yakni Aceh dan Papua Pegunungan belum terapkan UMP 2026.
• Jakarta Tertinggi, Bangka Belitung nomor 5

POSBELITUNG.CO - 36 gubernur di Indonesia sudah mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026.

Masih ada dua provinsi yang belum mengumumkan UMP 2026 yaitu Aceh dan Papua Pegunungan.

UMP 2026 mulai berlaku per 1 Januari 2026. Seluruh perusahaan diminta menaati keputusan kepala daerah.

Dari sederet daerah yang sudah menetapkan upah minimum,  UMP 2026 tertinggi saat ini adalah Jakarta  Rp 5.729.876.

Nomor 2, 3 dan 4 masing-masing ditempati Papua Selatan Rp 4.508.850, Papua Rp 4.436.283 dan Papua Tengah Rp 4.285.848.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati posisi ke-5 UMP tertinggi tahun 2026 yakni Rp 4.035.000 per bulan.

Sedangkan UMP terendah adalah Jawa Barat Rp 2.317.601.

Upah minimum di Jabar hanya terpaut sedikit dari Jawa Tengah Rp 2.327.386.

Selain menetapkan UMP, gubernur sejumlah daerah juga telah menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2026.

UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi.

Dahulu Upah Minimum Provinsi dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional (UMR) Tingkat I.

UMP merupakan standar upah terendah yang ditetapkan oleh gubernur dan berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di dalam satu provinsi sebagai acuan minimum pembayaran gaji pekerja, menggantikan istilah lama UMR (Upah Minimum Regional).

Selain itu, UMP juga berfungsi sebagai dasar penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang lebih spesifik sesuai kondisi daerah masing-masing.

Penghitungan UMP 2026 menggunakan formula yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.

Dalam PP Pengupahan terbaru yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Desember 2025 itu, rumus UMP, yaitu Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa), dengan nilai Alfa antara 0,5 - 0,9. 

Besaran UMP juga mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan data Badan Pusat Statistik (BPS) seperti pengeluaran per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan inflasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) terkait pengupahan.

Berikut daftar UMP 2026 sejumlah provinsi yang sudah ditetapkan oleh masing-masing gubernur:

1. DKI Jakarta: Rp 5.729.876

2. Papua Selatan: Rp 4.508.850

3. Papua: Rp 4.436.283

4. Papua Tengah: Rp 4.285.848

5. Bangka Belitung: Rp 4.035.000

6. Sulawesi Utara: Rp 4.002.630

7. Sumatera Selatan: Rp 3.942.963

8. Sulawesi Selatan: Rp 3.921.234

9. Kepulauan Riau: Rp 3.879.520

10. Papua Barat: Rp 3.841.000

11. Riau: Rp 3.780.495

12. Kalimantan Utara: Rp 3.770.000

13. Papua Barat Daya: Rp 3.766.000

14. Kalimantan Selatan: Rp 3.725.000

15. Kalimantan Tengah: Rp 3.686.138

16. Kalimantan Timur: Rp 3.680.000

17. Maluku Utara: Rp 3.552.840

18. Jambi: Rp 3.471.497

19. Gorontalo: Rp 3.405.144

20. Maluku: Rp 3.334.490

21. Sulawesi Barat: Rp 3.315.934

22. Sulawesi Tenggara: Rp 3.306.496

23. Sumatera Utara: Rp 3.228.971

24. Bali: Rp 3.207.459

25. Sumatera Barat: Rp 3.182.955

26. Sulawesi Tengah: Rp 3.179.565

27. Banten: Rp 3.100.881

28. Kalimantan Barat: Rp 3.054.552

29. Lampung: Rp 3.047.734

30. Bengkulu: Rp 2.827.250

31. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.673.861

32. Jawa Timur: Rp 2.446.880

33. Nusa Tenggara Timur: Rp 2.455.898

34. DI Yogyakarta: Rp 2.417.4953

35. Jawa Tengah: Rp 2.327.386

36. Jawa Barat: Rp 2.317.601