Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Bima Arya Tegaskan Hak Prerogatif Presiden Prabowo

Ringkasan Berita:

• Kabar reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto kembali menguat pada Senin (27/4/2026). 
• Wamendagri Bima Arya menegaskan pergantian menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. 
• Di tengah isu tersebut, sejumlah nama seperti Dudung Abdurachman, Muhammad Qodari, hingga Hasan Nasbi disebut bakal mendapat posisi baru di pemerintahan.

POSBELITUNG.CO--Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali menghangat di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kabar tersebut semakin ramai diperbincangkan setelah muncul informasi mengenai kemungkinan adanya pergantian sejumlah pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga dalam waktu dekat.

Menanggapi isu yang berkembang, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Bima menyebut seluruh jajaran Kabinet Merah Putih saat ini tetap fokus menjalankan tugas pemerintahan dan belum menerima informasi resmi terkait pergantian posisi di kabinet.

“Wah itu prerogatif Bapak Presiden, kita siap dengan segala skenario, yang penting sekarang jajaran kabinet kerja aja,” ujar Bima Arya saat ditemui di sela kegiatannya, Senin (27/4/2026).

Bima Arya Mengaku Belum Dengar Soal Reshuffle

Mantan Wali Kota Bogor tersebut juga membantah adanya pembicaraan internal kabinet mengenai reshuffle dalam waktu dekat.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada arahan maupun informasi resmi yang diterima para menteri dan wakil menteri terkait isu tersebut.

“Enggak ada, kami belum dengar sama sekali,” tegasnya.

Pernyataan Bima Arya muncul di tengah derasnya spekulasi mengenai evaluasi kabinet yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden Prabowo setelah beberapa bulan pemerintahannya berjalan.

Meski rumor terus berkembang, aktivitas pemerintahan di lingkungan Kabinet Merah Putih masih berlangsung normal.

Para menteri tetap menjalankan agenda rutin, termasuk menghadiri peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri pada Senin hari ini.

Sejumlah Nama Dikabarkan Masuk Daftar Reshuffle

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah nama pejabat negara mulai dikaitkan dengan rencana reshuffle terbatas tersebut.

Informasi yang beredar menyebut Presiden Prabowo tengah menyiapkan penyegaran di beberapa posisi strategis, terutama di bidang komunikasi pemerintahan dan kelembagaan kepresidenan.

Salah satu nama yang disebut akan mendapat posisi baru adalah Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

Mantan KSAD itu dikabarkan akan dipercaya menduduki jabatan Kepala Staf Presiden (KSP), menggantikan Muhammad Qodari.

Sementara itu, Muhammad Qodari disebut-sebut akan dipindahkan menjadi Juru Bicara Presiden sekaligus memimpin Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

Langkah tersebut dikaitkan dengan upaya memperkuat komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo yang selama ini dinilai masih menjadi sorotan.

Abdul Kadir Karding dan Hasan Nasbi Juga Disebut

Selain Dudung dan Qodari, nama lain yang ikut disebut dalam isu reshuffle adalah Abdul Kadir Karding.

Mantan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) periode 2024–2025 itu dikabarkan akan mengisi posisi Kepala Badan Karantina.

Sementara itu, Hasan Nasbi yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) disebut akan ditugaskan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Meski nama-nama tersebut ramai diperbincangkan, hingga kini belum ada pengumuman resmi dari Istana Kepresidenan.

Respons Muhammad Qodari

Saat dikonfirmasi mengenai isu tersebut, Muhammad Qodari tidak memberikan jawaban tegas.

Ia hanya memberikan respons singkat melalui pesan WhatsApp.

“Mohon doa yang terbaik,” tulis Qodari sambil menyertakan emoji senyum.

Jawaban singkat itu justru semakin memicu spekulasi publik mengenai kemungkinan perubahan posisi di lingkar pemerintahan Presiden Prabowo.

Pertemuan Prabowo dan Dudung Jadi Sorotan

Isu reshuffle kabinet semakin menguat setelah Presiden Prabowo Subianto diketahui melakukan sejumlah pertemuan penting di Istana Kepresidenan pekan lalu.

Pada Selasa (23/4/2026), Prabowo menggelar pertemuan empat mata dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

Tidak lama setelah itu, Presiden juga memanggil Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman ke istana.

Pertemuan tersebut langsung memunculkan berbagai tafsir politik.

Banyak pihak menilai pemanggilan Dudung menjadi sinyal adanya penataan ulang dalam struktur Kabinet Merah Putih.

Namun hingga kini belum ada penjelasan resmi mengenai isi pertemuan tersebut.

Seskab Teddy: Tunggu Saja

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga sempat dimintai tanggapan mengenai isu reshuffle kabinet.

Namun Teddy memilih memberikan jawaban singkat dan irit komentar.

“Tunggu saja,” ujar Teddy di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia menegaskan jika memang ada reshuffle, pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti Bapak Presiden yang menceritakan,” katanya.

Isu Komunikasi Publik Jadi Sorotan

Salah satu isu yang paling sering dikaitkan dengan rencana reshuffle kali ini adalah soal komunikasi publik pemerintah.

Sejak awal pemerintahan Prabowo berjalan, sejumlah pengamat menilai pola komunikasi pemerintah masih belum solid dan belum efektif menjangkau publik secara luas.

Karena itu, posisi yang berkaitan dengan komunikasi pemerintahan disebut menjadi salah satu fokus evaluasi Presiden.

Apalagi di tengah situasi politik dan ekonomi nasional yang dinamis, pemerintah membutuhkan strategi komunikasi yang dinilai lebih cepat, responsif, dan terkoordinasi.

Reshuffle Jadi Hak Presiden

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat maupun memberhentikan menteri dan pejabat setingkat menteri sesuai kebutuhan pemerintahan.

Karena itu, berbagai spekulasi yang berkembang saat ini sepenuhnya masih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

Hingga Senin (27/4/2026), belum ada pengumuman resmi terkait waktu maupun nama pejabat yang akan terkena reshuffle kabinet.

(Tribunnews.com/Kompas.com/Posbelitung.co)