Polres Belitung Belum Terima Laporan Dugaan Penipuan MBG

POSBELITUNG.CO - Kasus dugaan penipuan yang mencatut perekrutan relawan dapur makanan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, belakangan mencuri perhatian publik.

Isu ini muncul setelah kabar beredar mengenai sejumlah masyarakat yang telah mendaftar, namun hingga kini belum mendapat kepastian terkait program yang dijanjikan.

Bahkan, informasi yang berkembang menyebutkan jumlah warga yang terlibat mencapai puluhan hingga ratusan orang.

Meski demikian, pihak kepolisian menegaskan sampai saat ini belum ada laporan resmi yang masuk terkait dugaan penipuan tersebut.

Kasat Reskrim Polres Belitung, AKP I Made Yudha Suwikarma, saat dikonfirmasi pada Kamis (11/9/2025) menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu adanya aduan dari masyarakat.

“Iya, kami belum menerima laporan terkait berita itu,” ujarnya singkat.

Kendati belum ada laporan, Made menegaskan bahwa kepolisian selalu membuka ruang bagi siapa saja yang merasa dirugikan untuk menyampaikan laporan ataupun sekadar berkonsultasi.

Ia menambahkan, pihaknya siap menindaklanjuti setiap informasi resmi dari masyarakat agar penanganan hukum berjalan sesuai prosedur.

Sebelumnya, mencuat kabar lebih dari seratus warga Belitung diduga telah menjadi korban praktik penipuan yang mengatasnamakan perekrutan relawan MBG.

Dalam modus yang dijalankan, para calon relawan diminta menyerahkan sejumlah uang dengan dalih biaya administrasi keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan.

Setiap orang diminta membayar sekitar Rp160 ribu, namun setelah menyerahkan uang tersebut, kegiatan dapur umum MBG yang dijanjikan tidak kunjung terealisasi.

Tidak hanya itu, para pendaftar juga diwajibkan menebus biaya seragam sebesar Rp300 ribu, meski diberikan opsi pembayaran uang muka senilai Rp50 ribu.

Kondisi ini membuat masyarakat mulai mempertanyakan kejelasan program yang seharusnya mendukung inisiatif pemerintah dalam menyediakan makanan bergizi gratis.

Kekecewaan semakin bertambah karena tidak ada tindak lanjut maupun informasi resmi dari pihak yang mengaku sebagai penyelenggara.

Situasi ini juga mendapat sorotan dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Belitung, Suherman.

Ia menilai dugaan penipuan tersebut berpotensi merusak citra program MBG yang digagas Presiden RI sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Suherman mendorong agar warga yang merasa tertipu segera melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.

Menurutnya, langkah hukum sangat penting diambil agar kasus bisa ditangani secara jelas dan tidak semakin menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Suherman menegaskan, jika memang ada pihak yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan nama program pemerintah untuk keuntungan pribadi, maka harus diproses secara hukum.

Ia juga berharap agar aparat kepolisian dapat bersikap proaktif, sekaligus memberikan rasa aman kepada warga yang menjadi korban.

Di sisi lain, kasus ini menjadi pengingat bahwa masyarakat harus lebih waspada terhadap ajakan atau tawaran program tertentu yang mengharuskan membayar biaya tanpa dasar yang jelas.

Kejelasan informasi dan transparansi menjadi hal penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam modus serupa.

Meski saat ini Polres Belitung belum menerima laporan resmi, desakan dari berbagai pihak diharapkan dapat mendorong para korban untuk berani bersuara.

Dengan demikian, proses hukum bisa berjalan dan kebenaran dapat terungkap secara terang benderang.

Apabila terbukti ada unsur penipuan, maka pelaku diharapkan mendapat hukuman setimpal sesuai aturan yang berlaku.

Kasus ini sekaligus menjadi pelajaran bahwa perlindungan terhadap masyarakat dalam konteks program sosial harus diperkuat, agar tidak ada lagi warga yang dirugikan.(*)