Kapolres Kediri Terancam Dipecat, Terima Uang Pungli SIM Rp 50 Juta Seminggu

POSBELITUNG.CO -- Kadiv Propam Polri Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan kebenaran adanya pelanggaran profesi dan etik dari Kapolres Kediri AKBP ER (Erick Hermawan).

Listyo mengatakan AKBP ER terbukti terlibat dalam kasus dugaan pungutan liar di Satpas Polres Kediri. Terhadap aksinya itu, yang bersangkutan terancam sanksi mulai dari demosi hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

"Iya benar terbukti, Kapolres (AKBP ER) diproses pelanggaran profesi dan etik. Saat ini akan kita proses lanjut untuk pelanggaran profesi," ujar Listyo, ketika dikonfirmasi, Selasa (21/8/2018).

"Kita usulkan posisinya untuk dievaluasi dan terhadap perbuatannya akan kita proses, karena melanggar profesi dan kode etik dengan sanksi mulai dari demosi sampai dengan PTDH," sambungnya.

Listyo mengatakan hal ini menjadi pelajaran bagi anggota lainnya agar tak melakukan sesuatu yang merugikan institusi Korps Bhayangkara.

Menurutnya, para oknum yang melakukan pungli ini hanyalah segelintir orang saja. Akan tetapi, mayoritas anggota Polri yang bekerja untuk melayani masyarakat dengan baik justru dirugikan akibat tindakan oknum tersebut.

Baca: Gaya Hidup Mewah Richard Muljadi yang Buat Kamu Melongo, Sebelumnya Tertangkap Isap Kokain

Baca: Pengemudi Mobil Berstiker TNI Hajar Bocah SMP hingga Hidungnya Berdarah Gara-gara Rem Mendadak

"Jadi bisa merusak kinerja semua orang, karena segelintir yang lain jelek," kata dia.

Lebih lanjut, ia pun berpesan agar jajarannya dapat terus bekerja dengan baik dan tidak merugikan institusi. Sehingga Polri dapat semakin dipercaya oleh masyarakat luas.

"Semua itu agar dipercaya publik. Pendekatan pelayanan. Sehingga harapan kita Polri semakin dipercaya masyarakat," kata Listyo lagi.

"Saya harap semua kawan-kawan berbuat baik jangan sampai merugikan institusi. Pesan untuk anggota yang menjalankan tugas dengan baik, teruskan," pungkasnya.

Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti terbongkarnya kasus Pungutan Liar (Pungli) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satpas Polres Kediri.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane mendesak Polri supaya berjiwa besar, bersikap adil tidak diskriminatif terkait kasus pungli yang diduga melibatkan Kapolres Kediri.

Baca: 9 Kronoligis Tradisi Nirok Pulau Belitung, Ada Aksi Dukun Aik Sampai Kisah Buaya

Baca: Heboh Model Cantik Pacaran dengan Tukang Ojek, Ternyata Begini Kisah Sebenarnya

"Kapolres Kediri tidak hanya dicopot dari jabatannya tapi harus di proses hukum di pengadilan," ucapnya saat dihubungi Surya melalui pesan singkat, Selasa (21/8/2018). 

Dia mengatakan apabila tidak demikian maka Tim Saber Pungli dan Polri sama artinya melakukan diskriminasi yang cenderung melindungi anggotanya.

Pasalnya, masyarakat yang terkena OTT Tim Saber Pungli diproses di pengadilan dan sebelumnya ditahan.