Keperawanan Menjadi Syarat Beasiswa Pendidikan di Pemkot Afrika Selatan

Beasiswa dengan syarat "masih perawan" itu dikeluarkan pemerintah Uthukela, salah satu dari 11 distrik di provinsi KwaZulu-Natal.

foter
Ilustrasi keperawanan 

POSBELITUNG.COM, LADYSMITH - Sebuah pemerintah kotamadya di Afrika Selatan menawarkan beasiswa bagi pelajar tak mampu untuk meneruskan pendidikan ke universitas dengan syarat yang aneh, yakni harus perawan bagi perempuan.

Beasiswa dengan syarat "masih perawan" itu dikeluarkan pemerintah Uthukela, salah satu dari 11 distrik di provinsi KwaZulu-Natal.

Salah satu penerima beasiswa tersebut, Thubelihle, mengaku, orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya ke universitas di Pretoria.

Orangtuanya hanya bisa berusaha memasukkan Thube, demikian panggilan akrabnya, agar lolos tes mendapatkan beasiswa berbasis keperawanan itu.

"Kami harus tetap menjauh dari laki-laki karena ingin menggapai tujuan kami (mendapat beasiswa 'perawan')," kata Thube seperti dikutip CNN.

"Saya tidak memiliki anak. Saya berusia 18 tahun. Saya harus giat belajar untuk mengubah dan menaklukkan dunia," tandas dia.

Untuk mendapatkan beasiswa bernama Maiden's Bursary Award itu, Thube harus melalui uji keperawanan setiap liburan. Tes tersebut dilakukan secara manual oleh tokoh masyarakat perempuan.

Thube harus telentang di tikar rumput, lalu pemeriksaan dilakukan terhadap bagian sensitifnya. Hasilnya ditentukan oleh tokoh masyarakat perempuan itu.

"Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk menjadi seorang gadis," kata Thube.

Seksis dan invasif

Berita beasiswa berbasis keperawanan itu memicu perdebatan sengit di Afrika Selatan. Kelompok pemantau hak asasi manusia menuding beasiswa itu cenderung invasif dan seksis.

"Beasiswa tersebut mempromosikan stereotip bahwa Anda mendapatkan sebuah beasiswa karena Anda perawan, bukan berdasarkan kemampuan Anda," kata Javu Baloyi dari Komisi Jender dan Kesetaraan.

Bahkan, partai oposisi utama Afrika Selatan menganggap beasiswa itu melanggar undang-undang. Mereka melaporkan kasus itu ke Komisi HAM dan aktivis HAM di negara tersebut.

Namun, kendati dikritik, wali kota Uthukela tetap mempertahankan beasiswa berbasis keperawanan.

"Apa yang saya ketahui tentang semua pengkritik itu adalah bahwa mereka tidak membawa solusi," kata Wali Kota Dudu Mazibuko.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved