Tangkis Peredaran Uang, KPK Diminta Awasi Munas Golkar

POSBELITUNG.COM, JAKARTA - Bakal calon Ketua Umum Partai Golkar Mahyudin menyatakan setuju jika Komisi Pemberantasan Korupsi turut mengawasi jalannya Musyawarah Nasional Partai Golkar.

Banyaknya pejabat yang berencana mengikuti kontestasi calon ketua umum, menjadi alasan tepat bagi KPK untuk mencegah terjadinya praktik politik uang.

"Saya kira itu sesuatu yang bagus kalau ada inisiatif KPK awasi munas," kata Mahyudin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (10/2/2016).

Sejumlah nama menyatakn siap untuk menjadi calon ketua umum Golkar.

Selain Mahyudin yang merupakan Wakil Ketua MPR, ada pula Roem Kono (Komisi V), Aziz Syamsudin (Komisi III), Setya Novanto (Komisi III), dan Ade Komarudin (Ketua DPR).

Mahyudin mengatakan, setiap pejabat negara terikat pada sumpah jabatannya, bahwa mereka tidak boleh memberi maupun menerima uang.

Untuk mencegah terjadinya korupsi maupun gratifikasi dalam penyelenggaraan Munas, maka keterlibatan KPK diperlukan sebagai pengawas.

"Meski ini ranah politik, tapi kita ingin Golkar bersih. Sehingga nanti jangan sampai ada tuduhan money politic," kata dia.

Permainan uang

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK menangkap sinyalemen adanya peredaran uang di dalam penyelenggaraan munas.

KPK akan mengawasi dinamika yang terjadi di internal partai tersebut.

"Kami menangkap sinyal-sinyal itu ada, bahkan kami menangkap jumlahnya yang bakal beredar itu berapa," kata Saut, Sabtu (30/1/2016).

Namun, ia enggan mengungkap data intelejen itu. Saut pun meminta kader partai untuk bersaing secara sehat.

"Kalau enggak, kita tangkepin semua. Tolong angka-angka itu distop," kata Saut.

Ia mengatakan, KPK akan mengirim sinyal peringatan untuk memastikan Munaslub terlaksana dengan baik tanpa mencoreng demokrasi dengan korupsi.

Oleh karena itu, KPK hadir dengan sejumlah temuan tersebut agar tindak pidana korupsi jangan sampai mencederai Munaslub.