Bupati Akan Fasilitasi Pertemuan Nelayan dan Pengusaha Kapal Isap

POSBELITUNG.COM, BELITUNG - Rombongan atas nama nelayan Kelapa Kampit dan sekitarnya menemui Bupati Belitung Timur (Betim) Yuslih Ihza, Rabu (6/4/2016) malam terkait sikapnya terhadap keberadaan kapal isap di Kelapa Kampit.

Noviardiansyah, perwakilan rombongan itu mengatakan, Bupati Beltim Yuslih Ihza sejalan dengan pihaknya.

"Beliau (Bupati Beltim, red) menolak sangat tegas dan akan mencabut izin kapal isap tersebut. Beliau hari Senin (pekan depan) akan memfasilitasi pertemuan kami dengan pengusaha kapal isap," kata Novi dihubungi melalui pesan pendek.

"Harga mati dan lah sepakat. Tidak akan pernah ada toleransi dan negosiasi. Kami bukan hanya menolak kapal isap berproduksi, tapi kehadirannya di perairan Kampit pun, kami sudah tidak mau," katanya.

Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Babel Antonius Uston menyatakan, pihaknya sudah meminta Gubernur Babel Rustam Effendi segera bersikap dan bertindak.

Dinas pertambangan kabupaten dan provinsi agar menginventarisir semua Izin Usaha Pertambangan (IUP) laut yang sudah diterbitkan di Pulau Belitung.

"Mengingat, sekarang, kewenangan urusan pertambangan di tangan gubernur. Kami minta gubernur meninjau kembali semuan IUP laut yang sudah diterbitkan sampai ke tingkat pencabutan izin sesuai prosedur dan kewenangan gubernur," kata politisi PKS ini.

Menurut Anton, seluruh IUP di laut Pulau Belitung sudah tak relevan dengan kondisi kekinian Pulau Belitung.

"Pulau Belitung sudah seharusnya terbebas dari aktivitas pertambangan. Laut Pulau Belitung saat ini peruntukannya untuk kepentingan masyarakat di sektor perikanan, kelautan, dan pariwisata. Apalagi presiden sudah menetapkan KEK Pariwisata di Belitung," ujar Anton.

Selain itu, Anton juga menyebut Bupati Beltim Yuslih Ihza harus bertindak sesuai janji kampanyenya. Bupati, dapat bersurat secara resmi, merekomendasikan kepada gubernur agar dapat meninjau IUP laut sampai ke tingkat pencabutan semua IUP tambang laut di perairan Beltim.

"Dan mengadopsi sekaligus mempertegas pemanfaatan ruang lautnya ke dalam Perda RPJM dan Perda RTRW kabupaten," kata rekan Yuslih semasa ia masih menjabat anggota DPRD Babel ini.

Sebelumnya, Bupati Yuslih Ihza menegaskan, sebagai kepala daerah dia mendukung aspirasi rakyat, yakni menolak keberadaan kapal isap.

Apalagi, jangankan di Beltim, penolakan kapal isap juga terjadi di Pulau Bangka.

"Kami berpihak kepada masyarakat," kata Yuslih, Senin (4/4) lalu.

Setidaknya ada 30 an ribu hektare (Ha) WIUP PT Timah dan sekitar 8.000 Ha WIUP perusahaan swasta di periaran laut Belitung Timur. Data ini berdasarkan informasi yang dihimpun Pos Belitung di Dinas Pertambangan dan Energi Belitung Timur.