Soal Masih Adanya KP Laut di Belitung, Gubernur Babel Ajak Satu Suara
Oleh karena itu, diharapkan koordinasi dengan pemerintah agar mengkaji lagi perizinan tersebut seiring cita-cita pembangunan pariwisata di Belitung.
lihat foto
POSBELITUNG.COM, TANJUNGPANDAN - Gubernur Provinsi Kepulauan Bangak Belitung (Babel) Rustam Effendi menjelaskan, masih adanya KP di laut, secara administrasi hingga 2025 di bawah naungan Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN.
Oleh karena itu, diharapkan koordinasi dengan pemerintah agar mengkaji lagi perizinan tersebut seiring cita-cita pembangunan pariwisata di Belitung.
"Sekali lagi, kalau departemen ini tidak duduk satu meja, maka Pemprov Bangka Belitung pun akan menjadi kesulitan. Karena bagaimanapun UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Provinsi Bangka Belitung merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat," ujar Rustam.
Ia menilai, berkaitan IUP yang diterbitkan pemerintah, selaku gubernur, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, terdapat bagian yang tidak terpisahkan yang harus disinkronkan, terutama mengenai Amdal.
"Nah, ini membenturkan antara pemerintah pusat dengan kabupaten/kota. Saya mengajak pada kesempatan ini, mari kita dudukkan persoalan ini agar kita satu garis lurus antara pemerintah pusat, pemprov, dan pemda, bahwa Belitung adalah tidak ada yang lain kecuali dijadikan sebagai destinasi wisata yang kita unggulkan sesuai Perpres Nomor 6 Tahun 2016," kata Rustam menegaskan.
Rustam pun sangat menyayangkan jika masih terdapat oknum melakukan aktivitas yang merusak terumbu karang dan merusak lingkungan lain, sehingga mengakibatkan keindahan yang menjadi pusat perhatian wisatawan justru akan berbalik arah.
Sebab, terkait wisata bahari, tentunya Belitung membutuhkan laut yang bagus, indah, dan terumbu karang yang baik.
"Pada kesempatan ini, melalui Menko Maritim, kami sangat mengharapkan adanya rapat koordinasi di tingkat pusat terkait beberapa kebersamaan kita menuju Bangka Belitung sebagai destinasi wisata," ucapnya. (n1)
