Gara-gara Ini, Freeport Ancam PHK dan Gugat Pemerintah RI

PT Freeport Indonesia, akan mengurangi produksi dan memungkinkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila produksi pertambangannya berkurang.

Gara-gara Ini, Freeport Ancam PHK dan Gugat Pemerintah RI
FREEPORT INDONESIA
Aktivitas pekerja di tambang PT Freeport Indonesia di Papua. 

POSBELITUNG.COM, JAKARTA - Freeport McMoran Inc., induk usaha PT Freeport Indonesia, akan mengurangi produksi dan memungkinkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila produksi pertambangannya berkurang.

Tidak cukup sampai di situ, Freeport juga mengancam akan menggugat Pemerintah Indonesia.

"Jika perlu, Freeport dapat mempertimbangkan tindakan hukum untuk menegakkan hak kontrak karya. Itu dilakukan jika kami gagal mencapai kesepakatan yang saling memuaskan dengan Pemerintah Indonesia," tulis manajemen Freeport, dalam laporan keuangan per Desember 2016, yang dipublikasi website resmi perusahaan, Rabu (25/1/2017).

Namun, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Chappy Hakim menerangkan, karena sudah terbit PP No 7/2016 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan dua Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Freeport tengah berupaya tetap eksis.

Saat ini proses negosiasi belum selesai. "Sebelum established saya tidak bisa menjelaskan apa pun," ungkap Chappy, usai memberi kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Jumat (27/1/2017).

Meski Chappy tak mau buka suara, Jurubicara Freeport Indonesia, Riza Pratama menambahkan, Freeport bersedia mengubah status menjadi IUPK, asalkan pemerintah memberikan jaminan semacam stabilitas investasi.

"Harus ada perjanjian investasi stabilitas. Kami harapkan isinya sama dengan kontrak karya, karena itu merupakan jaminan investasi," ujarnya.

Berdasarkan permintaan itu, kata Riza, Freeport belum mendapatkan respons dari pemerintah hingga Jumat (27/1/2017).

Alhasil, kegiatan ekspor konsentrat mineral masih belum diizinkan untuk ekspor. Maka, kata Reza, produksi mineral di pertambangan Grasberg akan diturunkan menjadi 60%.

Riza menyatakan, sekarang ini produksi konsentrat memang masih normal. Namun, apabila dalam dua bulan kedepan tidak juga mendapatkan izin, produksi akan dikurangi.

Halaman
12
Editor: edy yusmanto
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved