Breaking News:

Dianggarkan Rp 12 M, Pemkab Beltim Sudah Koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk Teken MoU

Setidaknya ada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, dan Dukcapil Beltim yang terlibat dalam pendataan.

Penulis: Dedi Qurniawan
KOMPAS.com/SRI LESTARI
Kartu BPJS Kesehatan. 

Laporan Wartawan Pos Belitung, Dedy Qurniawan

POSBELITUNG.COM, BELITUNG TIMUR - Plt Sekda Beltim Ikhwan Fakhrozi membenarkan bahwa TAPD dan DPRD Beltim bersepakat dalam KUA PPAS RAPBD Beltim 2018 untuk menganggarkan Rp 12 Miliar untuk kepesertaan BPJS Kesehatan (skema) penerima bantuan iuran (PBI).

Dia mengatakan, Pemkab Beltim dan BPJS Kesehatan sudah berkoordinasi untuk menyiapkan MoU.

"Saya sudah korodinasi dengan Kepala BPJS Kesehatan, kami mungkin tinggal revisi revisi tidak serumit yang dulu. Insha Allah ini tidak akan terlambat, kami sudah siapkan draft MoU," ujar Ikhwan usai rapat Forum Kemitraan Pemkab Beltim, BPJS Kesehatan dan Instansi terkait di Kantor Bupati Beltim, Jumat (17/11/2017).

Ikhwan juga mengatakan, kendala kepesertaan BPJS Kesehatan skema PBI adalah kecepatan pendataan terpadu.

Setidaknya ada Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Bappeda, dan Dukcapil Beltim yang terlibat dalam pendataan.

"Itu nanti mereka akan menyiapkan langkah-langkah mendapatkan data warga yang belum tercover BPJS Kesehatan PBI. Pendataan itu sudah dilakukan, hanya dengan adanya tambahan kuota 43 ribu peserta ini, kami harus kerja keras. Yang harus diingat adalah perangkat desa tidak dilupakan terkait ini," beber Ikhwan.

Sebelumnya Ketua Komisi III DPRD Beltim Ardian mengatakan, Banggar (Badan Anggaran) DPRD Beltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beltim telah sepakat menganggarkan Rp 12 Miliar untuk kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau warga kurang mampu di Beltim.

Dia meluruskan pernyataan Ketua DPRD Beltim Tom Haryono Harun yang menyebut bahwa anggaran BPJS Kesehatan untuk skema PBI.

Menurut Ardian, awalnya anggaran Rp 8 M adalah usulan TAPD Beltim, lalu Banggar DPDD Beltim menambah usulan tersebut dengan mengajukan Rp 12 M.

Anggaran sebesar Rp 12 M itu, kata Ardian, sudah fix disepakati dalam KUA PPAS RAPBD Beltim 2018.

"Itu Rp 12 Miliar kami anggarkan. Untuk 43000 warga Beltim bagi kepesertaaan Penerima Bantuan Iuran (warga kurang mampu yang ditanggung Pemkab Beltim)," ujar Ardian, Jumat (17/11/2017) siang. Dia baru saja mengikuti rapat Forum Kemitraan antara Pemkab Beltim, BPJS Kesehatan, dan instansi terkait di Kantor Bupati Beltim.

Politisi Hanura itu mengatakan, kesimpulan rapat adalah seluruh pihak sepakat untuk bekerja sesuai kewenangan masing-masing untuk menyiapkan mengeksekusi anggaran tersebut.

Dia juga mengingatkan agar MoU antara Pemkab Beltim dengan BPJS Ketenagakerjaan segera diteken di akhir tahun.

"Sudah kami sampaikan seperti itu, agar tak menjadi masalah di awal tahun," kata dia. (*)

Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved