Disdukcapil Belitung Raih Excellent Service, Realisasi Target Pelayanan 2017

DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Belitung terus berupaya melayani masyarakat demi menuju excellent service (pelayanan sempurna).

Berdasarkan penilaian dari Ombudsman RI Perwakilan Babel baru-baru ini, berhasil meraih angka nyaris sempurna, yakni 99 poin.

Bahkan pada 2016 telah menyabet nilai 100 poin.

“Kami bersyukur penilaian Ombudsman, disdukcapil kembali mendapat predikat excellent service dan berada di zona hijau. Semoga penilaian ini bisa menjadi pemacu semangat kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Kepala Diskdukcapil Hotmaria Ida, Selasa (12/12).

Ia mengatakan, sebagai lembaga pemerintah, disdukcapil juga mengemban tugas yang memiliki target pencapaian setiap tahunnya.

Di antaranya, perekaman dan penerbitan KTP-el telah mencapai 100 persen, target kepemilikan akta kelahiran anak 0-18 tahun sebesar 90,75 persen dari target nasional 85 persen.

Lalu, capaian target kerja sama pemanfaatan data dengan lembaga daerah sejumlah tujuh organisasi perangkat daerah (OPD).

Ditambah target penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sejumlah 7.000 anak.

Di sisi lain, disdukcapil juga melakukan pengembangan inovasi daerah di antaranya pelayanan keliling ke desa-desa dan sekolah-sekolah, pelayanan akta kelahiran setiap Sabtu dan penerbitan dokumen 3 in 1 hingga 7 in 1 (3KK, 2KTP, Akta Kelahiran, KIA)

Ida menambahkan, demi memberi kemudahan dalam pelayanan, disdukcapil juga menerapkan sarana dan prasarana pelayanan publik khusus bagi warga kepulauan dan panyandang disabilitas.

“Karena kalau warga kepulauan itu waktunya terbatas dan juga butuh biaya lebih. Jadi kami berikan pelayanan khusus kepada mereka,” katanya.

Selain itu, dalam hal pemanfaatan data penduduk dengan instansi terkait juga sudah dilaksanakan seperti dengan BAPPEDA, Dinkes, Dindikbud, DPPKBPMD, DPPPAS dan Dinas Ketahana Pangan dan Pertanian.

Bahkan Disdukcapil juga melakukan kerja sama dengan Akademi Manajemen Belitung (AMB) dalam hal penempatan mahasiswa praktik kerja lapangan.

Ida berharap, berbagai upaya dan pelayanan publik yang diberikan, masyarakat bisa lebih sadar dalam mengurus administrasi kependudukan.

“Saya mengimbau kepada masyarakat jangan lagi mengabaikan dokumen adminduk ini. Karena manfaatnya bisa memudahkan pelayanan publik lainnya seperti BPJS, perbankan, kepolisian, dan lainnya,” katanya. (adv/n1)