Tanggapi Catatan DPRD Babel, Erzaldi Irit Bicara Soal Pemakzulan

Laporan Wartawan Bangka Pos, Krisyanidayati

POSBELITUNG.CO - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Djohan irit bicara terkait ancaman Anggota DPRD Babel yang berencana mengeluarkan hak angket hingga pemakzulan kepemimpinannya.

"Biar masyarakat saja yang menilai, silahkan saja mana bagusnya, yang penting saya kerja saja," kata Erzaldi saat dikonfirmasi perihal wacana pemakzulan, Kamis (29/3/2018).

Erzaldi menyebutkan dirinya tak mau dipusingkan dengan urusan politik.

"Saya enggak mau dipusingkan dengan urusan politik, nanti mau apa jadi apa negara ini," katanya.

Pemakzulan Berawal dari Catatan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dikutip dari Wikipedia Pemakzulan (lebih populer disebut impeachment) adalah sebuah proses dari badan legislatif yang secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara.

Sebelumnya, sejumlah kekeliruan Erzaldi pun dibeberkan oleh Ketua DPD Golkar Bangka Belitung ini. Diantaranya memperpanjang izin KIP di Teluk Kelabat, padahal perda RZWP3K atau perda zonasi hingga saat ini belum selesai. Bahkan draft perda zonasi ini pun belum disampaikan ke DPRD.

Kemudian soal anggaran atau APBD Babel 2018. Anggaran sudah disahkan oleh DPRD Babel, baru awal tahun Erzaldi sudah meminta untuk diubah atau dirasionalisasi. Bahkan perubahan dilakukan sampai 3 kali.

Baru-baru ini, pemerintah pun berencana akan memungut iuran kepada siswa tingkat menengah. Padahal APBD di sektor pendidikan ini sudah disetujui diatas 20 persen.

" Motivasi pemakzulan ini bukan hanya karena perda zonasi ini saja. Banyak yang tidak beres dengan pemerintahan propinsi Bangka Belitung ini. Mulai dari soal penganggaran, itu sudah disahkan satu tahun, tapi minta dirasionalisasi. Itu kan sudah tidak masuk akal lagi. Kemudian terjadi pemangkasan di sektor pendidikan. Padahal, anggaran pendidikan dan kesehatan sudah diatur dalam undang-undang," jelas Hendra yang juga Ketua DPD Partai Golkar Bangka Belitung.

Karenanya DPRD Babel akan melakukan hak angket. Melalui hak angket ini nantinya akan masuk ke pemakzulan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Roesman Djohan. Dia dinilai tidak mampu bekerja memimpin Bangka Belitung ini.

"Ini bukan karena persoalan Like and Dislike, tapi anomali kepemimpinannya yang tidak bijak," tukas Hendra Apollo.