Data Statistik yang Rinci Memudahkan Pemerintah Mengarahkan Investasi ke Daerah

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

POSBELITUNG.CO -- Kepala BPS Kota Pangkalpinang Ketut Martayasa mengatakan sosialisasi dan koordinasi survei penyusunan Disagregasi PMTB 2018 bertujuan agar instansi, perusahaan dan stakeholder lainnya bisa memberikan data-data statistik yang dibutuhkan untuk kepentingan pemerintah dalam merencanakan suatu kebijakan pembangunan.

"Orang umumnya belum familiar dengan istilah Disagregasi, yaitu pemilahan barang dan modal.
Dalam setiap usaha itu pasti membutuhkan barang dan modal. Dalam proses produksi itu ada SDM, barang dan modal, kewirausahaan dan tenaga kerja," kata Ketut Martayasa yang ditemui posbelitung.co, Selasa (3/4/2018) di ruang pertemuan Hotel Bumi Asih Pangkalpinang.

Ditegaskannya jadi barang dan modal itu merupakan suatu proses produksi dan harus ada dalam setiap kegiatan usaha.

"Jadi dalam kegiatan Disagregasi ini akan dipilah antara barang dan modalnya berdasar jenis, kepemilikannya dan jenis usaha," ujarnya.

Dicontohkannya  misalnya usaha rental.mobil berarti barangnya berupa mobil, kalau pabrik berarti ada mesin- mesin, siapa pemiliknya dan bergerak di sektor apa.

"Dengan data-data pemilahan seperti itu maka BPS akan memiliki data yang lebih rinci sehingga pemerintah daerah. investor, pemerintah pusat bisa lebih jelas mengarahkan bidang investasi ke daerah ini," jelasnya.

Ditambahkannya seperti  diketahui pemerintah dibawah Presiden Joko Widodo saat ini sangat intensif mengembangkan perekonomian dengan mengharapkan investasi.

"Pembangunan infrastruktur saat ini luar biasa dilakukan pemerintah, seperti Trans Papua, Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Bali dan lainnya,"  ungkapnya.
  
Diungkapkannya tujuan sosialisasi ini diharapkan perusahaan dan instansi serta stakeholderlainnya  yang akan ditemui BPS bisa memberikan data-data data yang dibutuhkan dan itu hanya untuk kepentingan pemerintah.