Pembangunan Sport Center Batal, DPRD Belitung Konsultasi ke Provinsi

Pembangunan sport center di Desa Perawas, Tanjungpandan, Belitung, Provinsi Bangka Belitung (Babel) dipastikan batal. Komisi I DPRD Kabupaten Belitung

Pembangunan Sport Center Batal, DPRD Belitung Konsultasi ke Provinsi
Pos Belitung/Disa Aryandi
Firuzah

Laporan wartawan Pos Belitung, Disa Aryandi

POSBELITUNG.CO, BELITUNG - Pembangunan sport center di Desa Perawas, Tanjungpandan, Belitung, Provinsi Bangka Belitung (Babel) dipastikan batal.

Komisi I DPRD Kabupaten Belitung pun berkonsultasi mengenai batalnya pembangunan tersebut ke DPRD Provinsi Babel.

"Kami kemarin sudah bertanya soal lahan itu, karena ini kaitan erat dengan pembangunan sport center. Kami konsultasi langsung ke DPRD Provinsi," ucap Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Belitung Firuzah kepada Pos Belitung, Selasa (14/8/2018).

Hasil dari pertemuan tersbut, kata Firuzah, DPRD Provinsi Bangka Belitung memutuskan untuk membentuk tim.

Rencana setelah pembentukan tim tersebut, legislatif Provinsi itu, akan turun ke lapangan buat melakukan pengecekan secara langsung.

"Hasil pertemuan kami kemarin itu, dan yang hadir dipertemuan itu Ketua DPRD Provinsi langsung, dan ada Kepala Dinas Pertambangan juga. Nah kami ingin membebaskan lahan itu, agar bisa dijadikan sport center, tapi kemarin terganjal IUP itu," ucapnya.

Firuzah menyebutkan mereka sudah melakukan penelusuran terhadap pembangunan sport center tersebut.

Namun pihak perusahaan masih mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) secara lengkap hingga tahun 2025.

"Baru beberapa tahun yang lalu memang mereka melakukan perpanjangan, itu disaat pemerintah sedang hingar bingar terkait sport center. Namun kapan DPRD Provinsi melakukan pembentukan tim dan turun ke lapangan, hingga sekarang belum ada kabar, karena ketika mereka datang ke Belitung, mereka tetap meminta pendampingan dengan Komisi I," bebernya.

Menurut Firuzah, permasalahan tersebut hingga kemarin belum ada menemukan titik clear dan kelanjutannya. Selain dengan berkaitan dengan sport center, persoalan ini menyangkut dengan Tanjungpandan bebas tambang tahun 2020.

Sehingga ini sangat bertentangan dengan surat Bupati Belitung tahun 2014 tentang tidak bolehnya melakukan perpanjangan IUP Di Tanjungpandan dan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nomor 3 tahun 2014.

"Itu saja sebetulnya menjadi dasar. Kami sudah berusaha kemarin, tinggal menunggu kebijakan dari Pemerintah Provinsi dan DPRD Provinsi buat turun ke lapangan," pungkasnya.

Penulis: Disa Aryandi
Editor: Evan
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved