Dijamin Tidak Akan Lecet , DPD PDIP Jateng Tunggu Kedatangan Pemilik Poster 'Jokowi Raja'
"Kami tunggu penanggung jawabnya datang ke DPD PDIP Jateng. Kalau dia datang, akan kami ajak diskusi kenapa dia pasang begini. Kami menunggu ..."
lihat foto
Isinya agar semua APK dibersihkan, diturunkan dengan baik-baik dan disimpan di kantor partai.
Di dalam proses penurunan itu, lanjutnya, ternyata masih ada lokasi yang hendak dipasangi.
Para pemasang inipun dicegah lalu ditanyai.
"Kita tanya siapa yang suruh. Dia bilang ini perintah dari orang di pusat. Tapi tak bisa sebut siapanya. Ditanya ambil dari mana? Dikasih tahu dan ketemu orangnya. Saat ke sana, disitu juga ada 800-an yang belum dipasang. Kita foto orangnya. Kita data semuanya," terang Bambang Pacul.
Baca: Dubes Arab Saudi Sebut Rizieq Shihab Tidak Ada Masalah di Saudi dan Bukan Sosok yang Menakutkan
Baca: Kisah Asmara Musdalifah Sebelum Bertemu Kekasih Baru yang Terpaut Usia 15 Tahun
Dari para pemasang dan penelusuran lebih jauh, ketahuan bahwa mereka dikomando dari Hotel Siliwangi, Semarang.
Para pemasang mengaku bahwa mereka rakyat biasa yang secara pribadi memilih Jokowi.
Namun butuh uang untuk hidup.
Perpemasangan, mereka dibayar Rp10 ribu, diluar APK yang sudah disediakan.
"Dibayar Rp10 ribu perposter. Itu diluar APK. Setiap desa pasang 10. Kalau di Jateng ada 8000 desa, berarti 80 ribu," kata Bambang.
Informasi lainnya, bahwa sejumlah stiker juga dipasang di ratusan angkutan kota (angkot). Ada pemilik angkot yang mengaku dibayar Rp100 ribu. Ada juga angkot di wilayah Pati dan Blora dibayar hingga sebesar Rp150 ribu.
Pihaknya kemudian membersihkan angkot-angkot itu.
Supir angkot dikumpulkan dan diajak berdialog.
Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini, Selasa 13 November, Hari Penuh Sukacita untuk Gemini, Scorpio Ada Tantangan
Baca: Rumah Gembong Narkoba Digerebek, Petugas Kaget Lihat Bergepok Uang, Senjata Lapis Emas & Hewan Buas
Sementara APK yang dipasang di ruang publik dibersihkan dan dikumpulkan di kantor partai.
Menurut Bambang, pihaknya masih berpandangan positif bahwa kemungkinan si pemilik APK memasangnya tanpa sadar aturan yang ada.
Namun, tak menutup kemungkinan memang ada upaya men-downgrade Jokowi secara soft.
