Terungkap Ada Tiga Calon Ibukota Negara, Pembangunan Bakal Dimulai Tahun 2020, Ini Info Terbaru

Terungkap Ada Tiga Calon Ibukota Negara, Pembangunan Bakal Dimulai Tahun 2020, Ini Info Terbaru

Penulis: Teddy Malaka CC | Editor: Teddy Malaka
Setkab.go.id/JAY/Humas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membenarkan jika Ibu Kota Indonesia akan dipindah dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan setelah mengunjungi kawasan wisata The Kaldera Toba Nomadic Escape, di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumut, Selasa (30/7/2019) siang. 

POSBELITUNG.CO - Lokasi ibukota begara yang baru sampai saat ini masih menjadi tanya. Namun pemerintah memastikan Ibukota Negara akan berada di Pulau Kalimantan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memastikan, bahwa Ibu Kota Negara akan dipindahkan dari Jakarta ke salah satu tempat di Kalimantan.

Namun belum disebutkan di provinsi mana kelak lokasi ibu kota baru itu.

Sejumlah nama daerah mencuat beberapa waktu terakhir.

Dua daerah yakni Bukit Soeharto atau Gunung Mas santer digadang-gadang menjadi calon Ibukota Negara.

Berikut sejumlah fakta terbaru tentang ibukota negara:

1. Ada Tiga Kandidat

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, dalam rapat terbatas hari ini, pihaknya telah memaparkan 3 (tiga) kandidat ibu kota yang kesemuanya berlokasi di Pulau Kalimantan.

“Tadi kami menyampaikan analisa dari masing-masing kandidat dari Kalimatan Tengah, Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Timur dan kemudian kami sampaikan kelebihan dan kekurangannya,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8) siang.

Selain itu, lanjut Bambang, tim pemerintah yang dipimpin oleh Bappenas bersama beberapa kementerian terutama Kementerian PUPR, ATR/BPN, Kementerian LHK dan berbagai badan yang terkait telah menyampaikan bagaimana kira-kira bentuk kota yang akan dibangun di pusat pemerintahan baru tersebut dan skema pembiayaannya.

“Nah dari hasil rapat tadi intinya Bapak Presiden akan segera membuat pengumuman mengenai lokasi definitifnya atau lokasi pastinya. Tapi yang pasti satu diantara tiga tersebut,” ungkap Bambang.

2. Standar Kota

Mengenai standar kota, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, Presiden memberikan arahan agar pusat pemerintahan baru nanti yang dibangun mempunyai standar kota yang internasional, yang harus menjadi rujukan dari pengembangan kota-kota lain yang ada di Indonesia.

“Tentunya semua prinsip yang modern, prinsip yang bisa menjaga keberlangsungan kota, dan juga misalkan kehidupan kota yang lebih nyaman itu akan menjadi fokus dari desain ibu kota baru yang akan disampaikan,” terang Bambang.

Adapun soal biaya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, sudah disepakati oleh Presiden bahwa sumbernya adalah ada 3 yaitu dari APBN, dari kerja sama pemerintah-badan usaha, dan dari partisipasi swasta BUMN. Jadi 3 pihak.

Khusus yang APBN, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas, pemerintah akan berupaya melakukan kerja sama pengelolaan aset, terutama aset yang ada di Jakarta yang nantinya akan pindah maupun aset di tempat baru.

“Jadi artinya meskipun menggunakan APBN tapi tidak akan mengganggu prioritas pembangunan lain yang sudah ada dalam APBN. Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang cukup besar dari aset yang ada di Jakarta saja maka kita akan mengupayakan agar kerja sama,” jelas Bambang.

3. Tahap Awal 2020

Menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, nantinya akan ada undang-undang mengenai daerah khusus ibu kotanya, dan juga ada rencana untuk otorita yang akan mengelola wilayah ibu kota tersebut.

Ditambahkan Bambang, pemindahan ibu kota negara ini merupakan proyek kegiatan multi year. Pasti ada yang 2020 tapi untuk tahap awal, untuk penyiapan infrastruktur dasar, untuk land clearing dan segala macam. Tapi belum akan besar.

“Yang paling penting kita sudah tahu angka berapa yang masuk untuk membiayai kebutuhan tadi,” terang Bambang seraya menambahkan, sebentar lagi Presiden akan mengumumkan lokasi definitifnya, Pada 2020 itu semua persiapan termasuk tadi landasan hukum, 2021 itu konstruksi full construction mulai, 2024 diharapkan proses pemindahan tahap pertama sudah berlangsung.

4. Bukit Soeharto, Kaltim

Selasa (7/5/2019), Jokowi meninjau kawasan Bukit Soeharto di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 

Dalam kunjungan ini, Jokowi menjelajah kawasan Bukit Soeharto sambil mendengar paparan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kaltim Zairin Zain.

"Memang ada beberapa lokasi yang sudah kira-kira 1,5 tahun ini dikaji yang salah satunya adalah di Kalimantan Timur yang kurang dan lebih kita datangi siang hari ini," ujar Presiden.

Ada sejumlah keunggulan kawasan Bukit Soeharto yang menjadi alasan pemerintah menilai kawasan ini cocok untuk calon lokasi ibu kota baru, yang terutama soal kelengkapan infrastruktur pendukung yang telah tersedia di sekitar kawasan tersebut.

Bukit Soeharto atau juga populer dengan nama Taman Hutan Raya Bukit Soeharto di Kalimantan Timur memiliki luas 61.850 hektar.

Lokasi taman hutan rakyat ini berada di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kawasan ini terdiri dari kawasan hutan lindung dan kawasan safari dengan luas 19.865 hektar, taman wisata 4.400 hektar, hutan pendidikan 1.500 hektar, Hutan Penelitian Pusat Rehabilitasi Hutan Tropis Unmul 22.183 hektar, Wanariset Samboja 3,504 hektar, dan area perkemahan pramuka 2.700 hektar.

Lokasinya bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam dari Samarinda atau 45 menit dari Balikpapan dengan jalan darat.

Sebagian kawasan kini dilewati oleh ruas Tol Balikpapan-Samarinda. Tol senilai Rp 6,2 triliun itu melintas sepanjang 24 kilometer di dalam Tahura Bukit Soeharto yang merupakan kawasan konservasi.

Kawasan Segitiga Kalteng

Hari ini, Rabu (8/5/2019), Jokowi dan rombongan rencananya meninjau titik lokasi berbentuk segitiga di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas.

Lokasi yang dimaksud sudah lama disiapkan oleh Pemprov Kalteng, melalui kota dan kabupaten, dengan status lahan hutan dengan kontur datar.

Peninjauan langsung ini juga akan dijadikan bahan kajian lanjutan dalam proses penetapan lokasi ibu kota yang baru.

Lokasi ini bisa ditempuh sekitar 3 jam melalui jalan darat. Namun, Presiden rencananya meninjau lokasi dengan menggunakan helikopter dengan didampingi Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan jajarannya.

Sementara itu, Pemprov Kalimantan Tengah mengaku telah menyiapkan lebih dari 300.000 hektar lahan untuk lokasi ibu kota baru walau belum juga ada kepastian.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Said Ismail mengatakan, berbagai penelitian terkait dengan lokasi yang akan direncanakan jadi tempat Ibu Kota baru sudah dilakukan, yaitu lokasi yang terletak di antara Kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas.

Apa kelebihannya?

Lokasi ini berada di perbatasan wilayah antara satu kota dan dua kabupaten dengan posisi kontur cukup datar.

“Lahan yang sudah disiapkan tersebut merupakan lahan bebas, tidak perlu ada pembebasan lahan, ganti rugi atau ganti untung, karena itu semua memang sudah dipersiapkan,” tambah Habib Said. (bangkapos.com/Setkab.go.id)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved