Berita Belitung Timur

BKPSDM Gelar Sosialisasi Pengembangan Jabatan Fungsional

Guna mendukung hal tersebut BKPSDM bekerja sama LKPP melaksanakan sosialisasi pengembangan jabatan fungsional

BKPSDM Gelar Sosialisasi Pengembangan Jabatan Fungsional
posbelitung/suharli
Bupati Belitung Timur, yuslih Ihza saat memberikan sambutan pada kegiatan sosialisasi pengembangan jabatan fungsional PPBJ. Rabu (16/10/2019) 

POSBELITUNG.CO, BELITUNG TIMUR -- Pengelola pengadaan (pejabat pengadaan dan Pokja ULP) barang/jasa harus berstatus pejabat fungsional pada tahun 2021 akan datang, berdasarkan Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Guna mendukung hal tersebut BKPSDM bekerja sama LKPP melaksanakan sosialisasi pengembangan jabatan fungsional Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ) dan sertifikasi kompetensi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.

"Titik krusial dalam penyiapan SDM barang dan jasa itu dengan terbitnya perpres 16 tahun 2018, itu kan karena tahun 2021 pokja harus jabatan fungsional, sementara jabatan itu ada syarat -syarat kompetensi yang haru dimiliki jadi kami menyiapkan itu," ujar Kepala BKPSDM Belitung Timur , Yuspian menyampaikan kepada posbelitung, Rabu (16/10/2019).

Selain itu menurut Yuspian, pada 2023 seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) tidak cukup hanya memiliki sertifikasi dasar.

"Jadi mereka harus memiliki sertifikasi kompetensi, itu yang kami kejar, sementara untuk mendapat sertifikasi kompetensi diharuskan punya sertifikasi dasar dulu," ujarnya.

Menurut Yuspian saat ini BKPSDM hanya memiliki waktu satu tahun efektif untuk menyiapkan pokja, karena Pokja yang ada saat ini masih sifatnya ad hoc kedepan tidak boleh lagi karena harus permanen.

Sementara itu, Bupati Belitung Timur, Yuslih Ihza saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan sosialisasi menyampaikan pengadaan barang dan jasa mempunyai peranan penting dan strategis, khususnya bagi peningkatan pelayanan publik serta pengembangan perekonomian daerah.

Menurutnya pengadaan barang dan jasa ini juga harus bisa memicu terjadinya pemerataan pembangunan agar hasil pembangunan bisa dinikmati oleh semua Iapisan masyarakat.

"Kita ketahui bersama bahwa pengadaan barang dan jasa berkaitan dengan pengeluaran uang dari kas negara, baik itu dari APBD maupun APBN, sehingga harus dilakukan dengan seksama dan dengan penuh kehatihatian," ujar Bupati Yuslih.

Menurutnya Prinsip kehati-hatian dalam proses pengadaan barang dan jasa ini sangatlah penting, mengingat hal ini menggunakan keuangan negara yang notabene merupakan uang rakyat.

"Penggunaan uang rakyat harus memenuhi syarat transparan dan akuntabilitas tinggi serta harus bisa dipertanggungjawabkan di muka hukum," ucapnya.

Dia menyampaikan jika pengadaan barang dan jasa ini mengalami kecacatan, baik disengaja maupun tidak disengaja, bisa berakibat fatal berupa sangkaan terjadinya korupsi, yang tentunya berakibat fatal pula terhadap pegawai yang ditunjuk untuk pengelola pengadaan barang dan jasa.

Dia pun berharap tenaga-tenaga muda yang ada pada tiap-tiap OPD untuk mengikuti sosialisasi, dan pelatihan tentang pengelolaan barang dan jasa pemerintah ini dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa menjadi pejabat pengelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berkompeten.

(Posbelitung.co/suharli)

Penulis: Suharli
Editor: khamelia
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved