Breaking News:

Kata Bustami Rahman Soal Kasus Sijuk: Pemprov Tak Boleh Lemah, Hukum Harus Berdiri Tegak

Dia pun sangat menyayangkan terjadinya pengrusakan itu, terlebih Wagub Babel, Abdul Fatah juga ikut menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

Kata Bustami Rahman Soal Kasus Sijuk: Pemprov Tak Boleh Lemah, Hukum Harus Berdiri Tegak
IST
Prof Bustami Rachman.

POSBELITUNG.CO - Kasus sijuk yang berakhir damai dalam beberapa waktu lalu, membuat Prof Bustami Rahman, Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) berkomentar.

Menurut Bustami, damainya kasus pemukulan serta pengerusakan aset negara yang dilakukan para penambang timah ilegal di Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung (Babel) ketika ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Babel, menyisahkan tanda tanya. Pasalnya, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel terlihat dengan mudahnya memberikan kata damai.

"Seharusnya kita sama-sama tahu, bahwa apa yang terjadi di Belitung itu sudah jelas melanggar hukum. Merusak aset negara. Tidak hanya itu, terjadi juga pelanggaran perda (peraturan daerah) perihal pertambangan yang merambah Hutan Lindung (HL)," jelasnya kepada bangkapos.com, Senin (23/12/2019).

"Itu tidak tanggung-tanggung, yang ikut dalam penertiban juga ada Wakil Gubernur (Wagub) Bangka Belitung (Babel) yang ikut jadi korban," ungkapnya.

Dia pun sangat menyayangkan terjadinya pengrusakan itu, terlebih Wagub Babel, Abdul Fatah juga ikut menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

Pada prinsipnya, dikatakan Bustami, negara tidak boleh lemah dan hukum harus berdiri tegak dalam pemerintahan serta norma hidup bernegara.

"Itu hukum itu harus berada di atas. Karena hukum itu memegang keadilan. Jika hukumnya lemah, maka keadilannya tidak akan bisa jalan. Dan dalam bernegara, negara memegang kekuasaan itu untuk teguh menjalankan keadilan kepada masyarakat. Kalau gak jalan, ya tidak perlu ada negara," ucapnya.

Untuk itu, Mantan rektor Universitas Bangka Belitung (UBB) ini, meminta seluruh pihak terkait agar dapat mencari kebenaran dari kasus Sijuk. Hal tersebut juga ditekankan kepada para penegak hukum negara, supaya dapat dengan tegas menjalankan tugasnya.

"Di kasus Sijuk itu kan kelihatan, jika hukum tidak ditegakkan, kita kan harus menegakkan hukum. Kalaupun hukum negara tidak bisa menyelesaikan, mau kemana lagi kita menegakkannya," tutur Bustami.

"Sebenarnya itu hak gubernur (pemerintah daerah) dalam menegakkan hukumnya, perdanya. Kalau jelas itu melanggar perda, jelas salah. Dalam kata lain, mereka ilegal dan harus ditertibkan," pungkasnya.

(Bangkapos/Kemas Ramandha)

Penulis: Ramandha
Editor: Khamelia
Sumber: Bangka Pos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved