Virus Corona di Bangka Belitung

Sekda Tegaskan Pemkab Belitung Timur Tidak Lamban, Semua Ada Aturan dan Prosedur

Sekretaris Daerah Belitung Timur Ikhwan Fakhrozi menegaskan Pemkab Belitung Timur tidak lamban dalam upaya pencegahan corona di Beltim.

Posbelitung.co/Bryan Bimantoro
Sekda Ikhwan Fakhrozi ditemani Inspektorat Haryoso dan Kepala Diskominfo Gustaf Pilandra saat konpres di Bakuda, Rabu (1/4/2020). \ 

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Sekretaris Daerah Belitung Timur Ikhwan Fakhrozi menegaskan Pemkab Belitung Timur tidak lamban dalam upaya pencegahan corona di Beltim.

Pemda tetap bekerja dan tetap menindaklanjuti proses pergeseran anggaran karena mengacu pada banyaknya aturan yang harus diakomodir.

Menurutnya bahkan sampai 31 Maret kemarin masih muncul peraturan dari pusat yang harus dipedomani. Pihaknya bekerja sambil jalan mengadopsi aturan yang terbaru karena setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan.

"Proses refocusing anggaran sudah kami bahas sejak Senin kemarin. Bersama seluruh OPD berkaitan efisiensi di program kegiatan yang bisa digeser untuk penanganan covid-19 di Beltim," kata Ikhwan kepada Posbelitung.co, Rabu (1/4/2020) di Kantor Badan Keuangan Daerah.

Satu bukti ketidaklambanan Pemkab Beltim yakni pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk melalui keppres nomor tujuh.

Namun, muncul lagi Keppres nomor sembilan sehingga gugus tugas yang sebelumnya sudah terbentuk harus dirombak susunan anggotanya berdasarkan peraturan terbaru.

"Kami fokus pada penanganan covid-19 karena pada hari ini juga kami dimintai data untuk proyeksi kebutuhan penanganan covid-19 oleh Mendagri sampai Oktober 2020. Mulai dari kesehatan sampai ke ketahanan pangan," lanjut Ikhwan seraya mengatakan pemerintah sudah mencadangkan sekitar 110 ton beras sampai Oktober 2020.

Sementara Siapkan Rp 16,1 Miliar
Sampai Rabu (1/4/2020) pukul 12.00 WIB Pemkab Beltim sudah merefocusing anggaran sebesar Rp 16,1 miliar dari seluruh OPD.

Anggaran ini berasal dari pengefisienan dari program kegiatan setiap OPD yang bisa ditunda atau ditiadakan.

Misal dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebanyak Rp 3,2 miliar, Dinkes Rp 703 juta, Diskominfo Rp 201 juta, UPT RSUD DAK reguler Rp 8 miliar, dan lainnya.

Ikhwan mengatakan sampai saat ini juga kebutuhan dana gugus tugas percepatan penanganan covid-19 klaster kesehatan mencapai Rp 14,7 miliar.

"Itu baru dari satu klaster saja belum yang lain. Maka dari itu jumlah 16,1 di atas akan sangat memungkinkan bertambah. Semuanya sudah disesuaikan tentunya dengan aturan-aturan dan edaran yang telah disampaikan dari Kemendagri sehingga dalam pelaksanaannya tentu ada yang harus dibelanjakan dalam keadaan darurat," jelas Ikhwan.

Dalam pembelanjaan ini Pemda akan didampingi BPKP, LKPP, serta Kejaksaan. Terkait realisasinya Ikhwan mengatakan akan dilakukan bertahap. Ia mengaku Pemda akan segera melakukan komunikasi terkait hal ini kepada DPRD.

"Sementara bisa memakai Rp 500 juta dari anggaran belanja tidak terduga jika memang harus segera dipakai," tambahnya. (Posbelitung.co/BryanBimantoro)

Penulis: Bryan Bimantoro
Editor: nurhayati
Sumber: Pos Belitung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved