Deretan Kebijakan Hadapi Wabah Covid-19, Kartu Sembako hingga Token Listrik Gratis Selama 3 Bulan

POSBELITUNG.CO - Sejumlah kebijkan dikeluarkan Presiden Joko Widodo di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Kebijakan ini dikeluarkan Jokwi terkait penanganan dampak Virus Corona.

Beberapa di antaranya adalah memperbanyak penerima kartu sembako, keringanan pajak, hingga token listrik gratis selama 3 bulan

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu (31/3/2020), Presiden Jokowi mengatakan bahwa penerima kartu sembako akan diperbanyak.

Mulanya, Presiden Jokowi mulanya mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada tahun 2020 akibat Covid-19 dinaikkan.

"Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 adalah sebesar Rp 405,1 triliun rupiah," ujar Jokowi.

Dari sekitar Rp 400 triliun tersebut, Rp 75 triliun digunakan untuk belanja dan memenuhi kebutuhan bidang kesehatan dalam menangani Virus Corona

"Total anggaran tersebut akan dialokasikan Rp 75 triliun untuk belanja bidang kesehatan," jelas Jokowi.

Kemudian, ia mengatakan bahwa APBN juga akan digunakan untuk perlindungan sosial maupun keringan perpajakan bagi rakyat.

"Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat, dan Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menegaskankan bahwa restrukturisasi kredit juga dianggarkan bagi pengusaha kecil dan menengah.

"Termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan usaha terutama usaha mikro, usaha kecil dan menengah," katanya.

Khusus anggaran perlindungan sosial, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan memperbanyak penerima manfaat.

"Kemudian anggaran perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk keluarga penerima manfaat PKH yang naik dari 9, 2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat," jelas Jokowi.

Selain itu, penerima kartu sembako juga diperbanyak hingga 20 juta jiwa penerima.Juga akan dipakai untuk kartu sembako yang dinaikkan dari 15,2 juta orang menjadi 20 juta penerima," lanjutnya.

Selain itu, anggaran kartu prakerja menjadi Rp 20 triliun.

"Anggaran perlindungan sosial juga akan dipakai untuk kartu prakerja yang dinaikkan anggarannya dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk bisa mencover sekitar 5,6 juta orang yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro dan kecil," jelas Mantan Wali Kota Solo ini.

Jokowi menyebut bahwa pemerintah akan menggratiskan biaya tagihan arau token listrik gratis bagi pengguna 450 kVA selama 3 bulan.

"Juga akan digunakan pembebasan biaya listrik selama 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 kVA," ucap presiden asal Solo ini.

Sedangkan bagi pengguna listrik 900 kVA akan mendapat potongan harga 50 persen selama tiga bulan.

"Dan diskon 50 persen untuk tujuh juta pelanggan 900 kVA," pungkasnya.

Ia menambahkan, dalam anggaran perlindungan sosial terdapat di dalamnya anggaran dukungan logistik sembako.

"Termasuk di dalamnya juga dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok Rp 25 triliun," imbuh dia.

Jokowi Ungkap Pekerja Informal Tak Mudik akan Dapat Insentif

Kabar baik datang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pada rapat terbatas antisipasi mudik pada Senin (30/3/2020), Presiden Jokowi mengatakan akan memberikan jaminan sosial bagi pekerja informal yang tidak pulang kampung.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (30/3/2020).

Mulanya, Jokowi menegaskan bahwa kini pemerintah tengah fokus menangani masalah Virus Corona dengan membatasi gerak masyarakat.

"Sudah saya tekankan fokus kita saat ini adalah mencegah meluasnya Covid-19 dengan mengurangi dan membatasi satu tempat ke tempat yang lain," kata Jokowi. 

Jokowi mengatakan bahwa imbauan pada warga untuk tidak mudik dilakukan secara lebih tegas.

"Demi keselamatan bersama saya juga meminta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan ke daerah," ujar Jokowi dikutip dari channel YouTube Sekretariat Presiden.

Lalu, ia menyinggung soal adanya beberapa pertanyaan dari para gubernur yang sudah mengimbau agar para perantau tidak pulang ke daerah asalnya masing-masing.

Menurut Jokowi, imbauan itu tidak cukup.

"Saya melihat sudah ada imbauan dari tokoh-tokoh dan gubernur-gubernur pada perantau di Jabodetabek untuk tidak mudik."

"Dan ini saya minta untuk diteruskan dan digencarkan lagi tetapi menurut saya imbauan-imbauan itu juga belum cukup," tegas Jokowi.

Menurutnya perlu ada tindakan yang lebih tegas agar para perantau tidak pulang.

"Perlu langkah-langkah yang lebih tegas untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 ini," sambungnya.

Lalu Mantan Wali Kota Solo ini menyinggung bahwa arus mudik kini terjadi lebih awal bukan karena budaya melainkan faktor ekonomi.

Banyak perantau yang tak memiliki penghasilan lagi di daerah Jabodetabek karena adanya kebijakan social distancing.

"Saya melihat arus mudik dipercepat bukan karena faktor budaya, karena memang terpaksa yang ada di lapangan banyak pekerja informal yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis bahkan hilang, tidak ada pendapatan sama sekali, akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat, yaitu kerja di rumah, sekolah dari rumah, ibadah di rumah," jelas Jokowi.

Akibatnya, Jokowi meminta bawahannya segera mengurus Jaring Pengaman Sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja informal.

"Maka dari itu program percepatan program social safety net, jaring pengaman sosial yang memberikan perlindungan di sektor informal dan para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro, usaha kecil segera dilaksanakan di lapangan."

"Sehingga para pekerja informal, buruh harian, asongan, semuanya bisa memenuhu kebutuhan dasar sehari-hari," tegas dia.

Lalu, bagi warga yang sudah terlanjur mudik diharapkan pemerintah daerah tegas melakukan protokol kesehatan.

"Untuk warga yang sudah terlanjur mudik saya minta pada para gubernur, bupati dan wali kota meningkatkan pengawasannya, pengawasan di wilayah masing-masing sangat penting sekali."

"Saya sudah menerima laporan dari Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY bahwa di Provinsinya sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat baik di desa maupun di kelurahan bagi para pemudik. Ini saya kira juga sudah inisiatif yang bagus," ungkapnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar pihak berwenang tidak berlebihan dalam melakukan protokol kesehatan.

"Saya juga memperingatkan agar dilakukan secara terukur jangan sampai menimbulkan juga langkah-langkah penyaringan atau screening yang berlebihan bagi pemudik yang terlanjur pulang kampung."

"Terapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga memastikan bahwa kesehatan para pemudik itu betul-betul memberikan keselamatan bagi warga yang ada di desa," ucapnya.

(TribunWow.com/Mariah Gipty)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Kabar Baik Disampaikan Jokowi, Pemerintah Perbanyak Penerima Kartu Sembako dan Kartu Prakerja, https://wow.tribunnews.com/2020/03/31/kabar-baik-disampaikan-jokowi-pemerintah-perbanyak-penerima-kartu-sembako-dan-kartu-prakerja?page=all