PM Malaysia: Kami Tidak Bisa Lagi Menerima Pengungsi Rohingya dari Myanmar

PM Malaysia: Kami Tidak Bisa Lagi Menerima Pengungsi Rohingya

POSBELITUNG.CO – Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan bahwa Malaysia tidak dapat lagi menerima pengungsi Muslim Rohingya dari Myanmar, Jumat (26/6/2020).

Muhyiddin menjelaskan bahwa ekonomi yang mengalami kesulitan dan sumber daya yang semakin menipis sedang dialami Malaysiaakibat pandemi virus corona.

Melansir dari Malay Mail, Malaysia yang tidak mengakui status pengungsi, baru-baru ini menolak perahu dan menahan ratusan orang Rohingya.

Di tengah meningkatnya kemarahan Malaysia terhadap orang asing yang dituduh menyebarkan virus corona dan memakai dana negara yang tidak cukup.

"Kami tidak bisa lagi menampung lebih banyak (pengungsi), karena sumber daya dan kapasitas kami yang sudah mulai menipis, diperparah oleh pandemi Covid-19," kata Muhyiddin dalam teleconference KTT ASEAN, Jumat (26/6/2020).

“Namun, Malaysia secara tidak adil diharapkan untuk melakukan lebih banyak untuk mengakomodasi pengungsi yang masuk,” ujarnya.

Malaysia yang mayoritas Muslim telah lama menjadi tujuan favorit bagi Rohingya.

Para Muslim Rohingya melarikan diri dari penumpasan yang dilakukan militer pada 2017 di Myanmar untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Perlakuan terhadap Rohingya telah memecah belah ASEAN, dengan dua anggota mayoritas Muslimnya yakni Malaysia dan Indonesia.

Kedua Neagara itu mengkritik Myanmar yang mayoritas beragama Budha dan menyatakan kekecewaan dan putus asa ketika pengungsi Rohingnya tiba dengan kapal-kapal penyeludupan.

Myanmar menyangkal pelanggaran terhadap anggota minoritas di Negara Bagian Rakhine, Myanmar barat itu.

Pihak Myanmar mengatakan bahwa Rohingya bukanlah warga negara mereka, melainkan imigran ilegal dari Asia Selatan.

Rohingya telah bertahun-tahun menaiki kapal antara November dan April, ketika laut tenang, untuk sampai ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Malaysia, Thailand dan Indonesia.

Muhyiddin mendesak badan pengungsi PBB untuk mempercepat pemukiman kembali Rohingya di Malaysia ke negara ketiga.