Breaking News:

BIN Resmi di Bawah Presiden, Komisi I DPR Sebut Informasi yang Didapat Jokowi Akan Makin Akurat

Badan Intelijen Negara (BIN)saat ini telah resmi di bawah koordinasi langsung Presiden sesuai Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2020.

Penulis: tidakada008
Editor: Asmadi Pandapotan Siregar
DPR RI
Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan 

POSBELITUNG.CO -- Badan Intelijen Negara (BIN) saat ini resmi di bawah koordinasi langsung Presiden sesuai Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2020. 

Adapun anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan mengatakan, BIN di bawah koordinasi langsung Presiden akan berdampak kepada keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke depan semakin baik. 

"BIN makin dekat dengan Presiden, maka informasi yang diperlukan oleh pembuat keputusan tertinggi negara akan makin akurat," kata Farhan saat dihubungi, Jakarta, Minggu (19/7/2020).

Menurutnya, selama ini Kemenko Polhukam seakan mengekang BIN dalam mengembangkan berbagai info dan analisis, karena apapun hasil ayau outputnya harus dikoordinasikan dengan Menkopulhukam. 

"Padahal sebagai lembaga pengumpul dan yang menganalisis data intelijen, BIN harus memberikannya bagi presiden dan hanya untuk kepentingan presiden," papar politikus NasDem itu.

Ini Besaran Tunjangan Profesi Guru PNS dan Non-PNS

"Jadi Perpres ini menujukkan tata kelola yang lebih efektif, maka diharapkan presiden bisa membuat keputusan yang tepat," sambung Farhan. 

Diketahui, sejak 3 Juli 2020 Badan Intelijen Negara (BIN)  tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Hal tersebut sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. 

Pada pasal 51 Perpres tersebut berbunyi "Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Kementerian Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian

Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku".

Pada Bab I Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi di pasal 4 Perpres yang telah dicabut tersebut termuat sejumlah lembaga negara yang berada di bawah koordonasi Kemenko Polhukam termasuk satu di antaranya BIN. 

Calon Pengantin di Palembang Tewas di Tangan Tetangga, Ini Kronologi Versi RT

Namun pada Bab I Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi di pasal 4 Perpres yang baru (nomor 73 tahun 2020) nama BIN tidak lagi berada di deretan nama lembaga negara yang berada di dalam koordinasi Kemenko Polhukam.

(*/ Seno Tri Sulistiyono)

Berita ini telah terbit di TRIBUNNEWS.COM berjudul BIN di Bawah Presiden, Komisi I DPR : Informasi yang Didapat Jokowi Akan Makin Akurat

Antariksa Perlakukan Istimewa Makam Korban Pembunuhan, Ternyata Jenazah Anaknya yang Hilang

Dua PNS Terciduk Berduaan di Losmen saat Jam Kerja, Satpol PP Bongkar Alasannya, Ngakunya Konsultasi

Presiden Jokowi Posting Makin Ramping Makin Gesit di Instagram, Ibaratkan Organisasi dengan Kapal

Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved