Breaking News:

Daftar 67 Pemda Ditegur Mendagri Terkait Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak, Ada Babel?

Sebanyak 67 Pemerintah Daerah (Pemda) mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian terkait pelanggaran netralitas Aparatur Si

Dok Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian 

POSBELITUNG.CO – Sebanyak 67 Pemerintah Daerah (Pemda) mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian terkait pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada Serentak.

Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga mengatakan 67 kepala daerah itu diberi waktu 3 hari untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi ASN (KASN) terkait pelanggaran tersebut.

“Kepala Daerah yang tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut, akan dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman disiplin,” kata Kastorius dalam keterangannya, Minggu (1/11/2020).

 Inspektur Jenderal Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan sampai pada 26 Oktober 2020 terdapat 131 rekomendasi KASN pada 67 Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum ditindak-lanjuti oleh Kepala Daerah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Kemendagri telah melakukan pemblokiran terhadap data administrasi kepegawaian ASN, meliputi 10 Pemprov yang belum menindaklanjuti 16 rekomendasi, 48 Pemkab yang belum menindaklanjuti 104 rekomendasi, dan sembilan Pemkot yang belum menindaklanjuti 11 rekomendasi.

"PPK yang tidak melaksanakan rekomendasi KASN akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," kata Tumpak.

Tumpak mengatakan teguran kepada para kepala daerah disampaikan sebagai tindak lanjut keputusan bersama Menpan RB,Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu.

Tumpak mengatakan teguran itu disampaikan kepada para kepala daerah melalui surat yang ditandatangani oleh dirinya atas namaMendagri tertanggal 27 Oktober 2020.

“Sesuai dengan PP No 12 tahun 2017, para kepala daerah diberi waktu paling tiga hari untuk menindaklanjuti rekomendasi KASN setelah menerima surat teguran Kemendagri,” tegasnya.

Ada pun kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota yang mendapat teguran adalah sebagai berikut:

  • Gubernur Jambi
  • Gubernur Jawa TImur
  • Gubernur Kepulauan Riau
  •  Gubernur Lampung
  • Gubernur Nusa Tenggara Barat
  • Gubernur Sulawesi Barat
  • Bupati Gowa
  • Bupati Halmahera Timur
  • Bupati Indragiri Hulu
  •  Bupati Jember
  • Bupati Kepulauan Meranti'
  • Bupati Kepulauan Selayar
  • Bupati Konawe
  • Bupati Konawe Utara
  • Bupati Kuantan Singingi
  • Bupati Limapuluh
  • Bupati Lingga
  • Bupati Lombok Utara
  • Bupati Majene
  • Bupati Mamberamo Raya
  • Bupati Maros
  • Bupati Merauke
  • Bupati Mojokerto
  • Bupati Muaro Jambi
  • Bupati Muna
  • Bupati Muna Barat
  • Bupati Nias Selatan
  • Bupati Pandeglang
  • Bupati Pangkajene dan Kepulauan
  • Bupati Pasangkayu
  • Bupati Pelalawan
  • Bupati Pesisir Barat
  • Bupati Sidoarjo
  • Bupati Sijunjung
  • Bupati Simalungun
  • Bupati Solok
  • Bupati Sukabumi
  • Bupati Sumba Timur
  • Bupati Supiori
  • Bupati Tana Toraja
  • Bupati Tasikmalaya
  • Bupati Tojo Una-una
  • Bupati Toli-toli
  • Bupati Wakatobi
  • Walikota Batam
  • Walikota Binjai
  • Walikota Bontang
  • Walikota Makassar
  • Walikota Mataram'
  • Walikota Pariaman
  • Walikota Samarinda
  • Walikota Solok
  • Walikota Surabaya
  • nur Sulawesi Selatan
  • Gubernur Sulawesi Tengah
  • Gubernur Sulawesi Tenggara
  • Gubernur Sulawesi Utara
  • Bupati Asahan
  • Bupati Asmat
  • Bupati Bandung
  •  Bupati Banggai
  • Bupati Banjar
  • Bupati Boven Digul
  •  Bupati Bulukumba
  • Bupati Buton Utara
  • Bupati Cianjur
  • Bupati Dompu
  • Bupati Gowa
  • Bupati Halmahera Timur
  • Bupati Indragiri Hulu
  •  Bupati Jember
  • Bupati Kepulauan Meranti'
  • Bupati Kepulauan Selayar
  • Bupati Konawe
  • Bupati Konawe Utara
  • Bupati Kuantan Singingi
  • Bupati Limapuluh
  • Bupati Lingga
  • Bupati Lombok Utara
  • Bupati Majene
  • Bupati Mamberamo Raya
  • Bupati Maros
  • Bupati Merauke
  • Bupati Mojokerto
  • Bupati Muaro Jambi
  • Bupati Muna
  • Bupati Muna Barat
  • Bupati Nias Selatan
  • Bupati Pandeglang
  • Bupati Pangkajene dan Kepulauan
  • Bupati Pasangkayu
  • Bupati Pelalawan
  • Bupati Pesisir Barat
  • Bupati Sidoarjo
  • Bupati Sijunjung
  • Bupati Simalungun
  • Bupati Solok
  • Bupati Sukabumi
  • Bupati Sumba Timur
  • Bupati Supiori
  • Bupati Tana Toraja
  • Bupati Tasikmalaya
  • Bupati Tojo Una-una
  • Bupati Toli-toli
  • Bupati Wakatobi
  • Walikota Batam
  • Walikota Binjai
  • Walikota Bontang
  • Walikota Makassar
  • Walikota Mataram'
  • Walikota Pariaman
  • Walikota Samarinda
  • Walikota Solok
  • Walikota Surabaya

(Penulis: Larasati Dyah Utami)

Berita ini telah terbit di TRIBUNNEWS.COM berjudul Daftar 67 Pemda Ditegur Mendagri Terkait Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Serentak

Penulis: tidakada008
Editor: M Ismunadi
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved