Pilkada Serentak 2020

Warga Desa Ini Satu Kampung Golput, Kades: Percuma Mencoblos Kalau Suarat Tak Pernah Didengar

Suara mereka tak pernah di dengar. Dari tahun 2007 mereka tidak pernah mendapatkan bantuan dana desa ataupun bantuan lainnya

Editor: Hendra
(KOMPAS.COM/KIKI ANDI PATI)
Kades dan perangkat serta belasan warga Desa Matabondu, kabupaten Konawe Selatan, Sultra mengembalikanan surat pemberitahuan memilih pada Pilkada 2020 di wilayah itu ke kantor KPU Provinsi Sultra. 

POSBELITUNG.CO, --  Sebagai bentuk aksi protes, 250 warga di Desa Matabondu, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara ( Sultra), memutuskan untuk menjadi golput di Pilkada Serentak 2020.

Pasalnya, selama 12 tahun mereka merasa tak diperhatikan oleh pemerintah.

Sebab, selama belasan tahun itu mereka tidak menerima alokasi dana desa dari pemerintah.

Padahal, secara administrasi Desa Matabondu sudah tercatat sebagai desa di Kementerian Desa (Kemendes).

"Makanya, pilkada ini kami memilih golput dengan mengembalikan surat ini. Percuma menyalurkan suara kita, tapi suara kita tidak pernah didengarkan," kata Kepala Desa Matabondu, Ahmad, saat dihubungi, Kamis (10/12/2020).

"Dana desa tidak pernah kita nikmati sejak 2007. Dana desa itu kami tahu selalu cair dari pusat, tapi tidak pernah sampai ke kami," sambungnya.

BACA JUGA:

--> Kotak Kosong Menang Lawan Petahana di Pilkada Daerah Ini, KPU Humbahas Sebut Datanya dari Saksi

--> Kotak Kosong Tak Melawan, Anak Pramono Anung Menang Telak, Borong Partai Ini Proses Pencalonannya

--> Menantu Jokowi Unggul di Pilkada Medan, Bukan Dapat Warisan, Bobby Nasution Punya Harta Sebanyak Ini

Semua surat pemberitahuan memilih atau C6-KWK yang diberikan kepada warga di desa tersebut dikembalikan kepada KPU pada Selasa (8/12/2020).

Kepala KPU Sultra La Ode Abdul Natsir membenarkan informasi tersebut.

Pihaknya mengaku sangat kaget dengan sikap warga yang enggan untuk memberikan hak suaranya dalam pilkada kali ini.

Namun demikian, ia tidak bisa berbuat banyak lantaran hal itu merupakan hak dari warga.

"Kami juga tidak bisa menolak karena memilih ini adalah hak, kewajiban negara memfasilitasi penyaluran hak tadi. Dengan menerima pengembalian pemberitahuan surat itu, berarti sudah ada sikap. Tapi, siapa tahu bisa ditimbang, karena sudah terdaftar DPT," terang Natsir.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Warga Satu Desa Golput, Kades: Percuma karena Suara Kita Tidak Pernah Didengarkan",

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved