Pemkab Anggarkan Pembelian Vaksin Covid-19, Dana dari Insentif WTP Belitung Timur

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Berdasarkan surat edaran Mentri dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 910/6650/SJ pada 8 Desember lalu, tentang dukungan pengalokasian anggaran pelaksanaan imunisasi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah mengganggarkan pembelian vaksin covid-19.

Kepala Bapelitbangda Kabupaten Belitung Timur, Bayu Priyambodo menyampaikan penganggaran ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang mewajibkan daerah menyiapkan vaksin bagi masyarakat.

Dia juga menyampikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona dan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendahan Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor SR.02.0B/1/10949/2020 Tanggal 19 Oktober 2020 hak fasilitasi peningkatan Pengalokasian anggaran imunisasi dalam DAK fisik dan DAK Non Fisik APBD.

"Penanganan Covid, yang pasti ada arahan dari pusat. Kami (pemda) wajib menganggarkan vaksin Covid dan sudah kami alokasikan dari dana insentif daerah," jelas Bayu Minggu, (20/12/2020) kepada Posbelitung.co.

Bayu mengatakan insentif daerah yang dimaksud  yakni perolehan Kabupaten Belitung Timur atas status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh tahun 2020 senilai Rp 17 milyar. 

"Karena Belitung Timur WTP, dapat Rp 17 milyar, sebagian dialokasikan untuk cadangan vaksin Covid," ujarnya.

 Vaksin Covid yang dianggarkan pemerintah daerah nantinya akan digratiskan. 

"Masyarakat yang akan mendapat gratis, merujuk pada arahan pusat, siapa yang dulu kita belum tahu," kata Bayu.

Selain anggaran pembelian vaksin Covid-19, Pemerintah Kabupaten Beltim melalui APBD 2021 menyiapkan program kegiatan yang ditujukan bagi pemulihan ekonomi masyarakat.

Bayu menyampaikan pemulihan ekonomi akan menyasar beberapa sektor utama seperti pariwisata, perikanan, KUKM dan pertanian pangan.

"Jadi banyak untuk kemasyarakatan seperti arahan  Ketua  Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pak wabup saat rakor tim koordinasi," kata Bayu. ( Posbelitung.co / Suharli )