SBY Bersumpah Isu Dirinya Menunggangi dan Mendanai Aksi 212 Hanya Fitnah

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkap dirinya pernah dituduh menunggangi dan mendanai Aksi 212 pada akhir 2016.

Editor: Fitriadi
Istimewa
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) bersumpah bahwa isu dirinya menunggangi dan mendanai Aksi 212 adalah sebuah fitnah.

SBY mengungkap dirinya pernah dituduh menunggangi dan mendanai Aksi 212 pada akhir 2016.

Menurutnya, tuduhan itu pun sudah sampai terdengar ke telinga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Para kader Demokrat tahu bahwa pada tanggal 2 Desember 2016 yang lalu di Jakarta ada aksi massa yang jumlahnya sangat besar, yang kemudian terkenal dengan sebutan Aksi 212.

Ternyata ada laporan, baik yang secara serius disampaikan kepada Presiden Jokowi, maupun yang tidak, yang mengatakan bahwa SBY-lah yang menunggangi, dan yang juga mendanai Aksi 212 itu," ujar SBY, dalam video yang diterima Tribunnews.com, Rabu (24/2/2021).

SBY memaparkan bahwa orang yang menuduh dirinya menunggangi dan mendanai Aksi 212 adalah seorang petinggi jenderal bintang empat.

Presiden RI ke-6 itu mengaku mendapat informasi tersebut juga dari seorang jenderal bintang empat. Hanya saja SBY tak menjelaskan secara rinci dari institusi mana jenderal-jenderal tersebut berasal.

"Informasi itu disampaikan kepada saya oleh seorang petinggi 'berbintang empat', dan konon yang melaporkan kepada Presiden Jokowi adalah petinggi 'bintang empat' yang lain," jelas dia.

SBY kala itu sempat mengkonfirmasi informasi yang diterimanya kepada wakil presiden saat itu yaitu Jusuf Kalla (JK) hingga Menkopolhukam saat itu Wiranto.

Keduanya membenarkan adanya laporan seperti itu yang sudah masuk kepada Presiden Jokowi.

Belum lagi ada opini yang dibangun di sebuah lembaga resmi pemerintah terkait keterlibatan partai berlambang mercy itu.

"Ketika saya lakukan konfirmasi kepada Pak Wiranto, Menko Polhukam, dan juga Pak Jusuf Kalla, Wakil Presiden, keduanya membenarkan bahwa memang ada laporan seperti itu kepada Presiden Jokowi.

Sementara itu, di sebuah lembaga resmi pemerintah juga dibangun opini, tentang keterlibatan Partai Demokrat," imbuhnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved