Pemerintahan Malaysia Memanas, Mahathir dan Anwar Ibrahim Bersatu Lengserkan PM Muhyiddin Yassin
Pemerintah PM Muhyiddin telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi parlementer dan mengolok-olok keputusan raja.
lihat foto
POSBELITUNG.CO, KUALA LUMPUR - Situasi politik di negeri Jiran Malaysia saat ini tengah memanas meski masih dilanda pandemi covid-19.
Dua tokoh politik gaek Malaysia, yang sebelumnya bermusuhan Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim bersatu.
Kedua politisi senior Malaysia ini memilih bersatu melakukan aksi protes untuk melengserkan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin dari jabatannya, Senin (2/8/2021).
Kedua yang pernah menjadi oposisi ini juga menentang penutupan Parlemen di Malaysia.
Hari terakhir sesi Parlemen, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin ini, telah dibatalkan setelah ditemukannya beberapa kasus virus corona di parlemen.
Namun oposisi menuduh PM Muhyiddin Yassin menggunakan Covid-19 sebagai alasan untuk menghindari mosi tidak percaya yang dapat menyebabkan runtuhnya pemerintahannya yang dilanda krisis.
Sidang Parlemen, yang dimulai pekan lalu, adalah yang pertama tahun ini setelah kegiatan politik ditangguhkan di bawah keadaan darurat, seolah-olah untuk memerangi wabah yang memburuk.
Pada hari Senin, dua kali mantan perdana menteri Mahathir dan Anwar berdiri berdampingan di depan sekitar 100 anggota parlemen sebelum mereka mencoba berbaris di Parlemen.
Hubungan Mahathir dan Anwar Ibrahim jarang terlihat bersama sejak runtuhnya pemerintahan koalisi mereka tahun lalu.
Anwar mengatakan bahwa pemerintahan Muhyiddin telah kehilangan legitimasinya, dan dia tidak lagi mendapat dukungan mayoritas di Parlemen.
Ia mengatakan, dari segi jumlah anggota parlemen, pemerintahan Muhyiddin telah jatuh, dan saya mendapat informasi bahwa, ada pihak lain yang mengajukan daftar yang meminta untuk keluar dari Perikatan Nasional.
“Jadi dengan 107 (Anggota Parlemen) di sini, ditambah mereka, pemerintah sudah jatuh,”ujarnya.
"Kami memprotes hari ini karena kami ingin melindungi rakyat," tambahnya.
Partai Pejuang Dr Mahathir mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pemerintah telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi parlementer dan mengolok-olok keputusan raja.
"Bahkan ketika orang-orang mengutuk (Tuan Muhyiddin), dia tetap tidak tahu malu dan menolak untuk mundur," kata Mahathir (96), kepada wartawan di alun-alun bersejarah Kuala Lumpur.
