Lawan Covid19

Gara-gara Ini Belum Capai Target, PPKM Level 3 Berlangsung Lebih Lama di DKI Jakarta

Masa PPKM level 3 di Jakarta lebih lama ketimbang daerah lainnya karena cakupan vaksinasi di wilayah sekitarnya belum maksimal.

Editor: Fitriadi
Kompas.COM/MUHAMMAD NAUFAL
Penumpang pesawat dari luar negeri yang datang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menuju bus yang telah disiapkan untuk menjalani karantina, Selasa (29/12/2020) siang. 

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di Jakarta lebih lama ketimbang daerah lainnya.

Sudah beberapa kali pemerintah mengumumkan masa perpanjangan PPKM, status wilayah DKI Jakarta masih level 3.

Mengapa demikian? Ternyata karena cakupan vaksinasi di wilayah sekitarnya belum maksimal.

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, Alexander Ginting mengatakan vaksinasi merupakan salah satu instrumen penting bagi pemerintah membuat kebijakan terkait pelonggaran level pada PPKM.

"Pelonggaran akan berjalan sesuai dengan pencapaian dari levelnya. Levelisasi itu ada artinya, dari yang tinggi menjadi rendah, dimana ukurannya positiviy rate, jumlah kasus baru, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit menjadi ukuran. Termasuk pencapaian vaksinasi," ujar Alex di FMB 9, Selasa (12/10/2021).

Baca juga: Kejar Target Herd Immunity, Wali Kota Pangkal[pinang Optimis Akhir Oktober 2021 Tercapai

Baca juga: Selesaikan Antrean BBM, Gubernur Bangka Belitung Temui Dirut PT Pertamina

Baca juga: Kepala Dinas Kepergok Selingkuhi dengan Camat, Anggota DPRD Tanjungbalai Lapor Tuduh Perzinahan

Alex mengatakan PPKM di Jakarta lebih lama, karena daerah Bogor, Tangerang, Bekasi vaksinasinya belum sesuai dengan apa yang ditargetkan pemerintah.

Sementara vaksinasi merupakan salah satu komponen penyangga.

Kendati virus sudah bisa dikendalikan, memenuhi cakupan vaksinasi lebih dari 80 persen menjadi tugas bersama, baik pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.

Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk membantu pemerintah mensukseskan program vaksinasi, agar perekonomian perlahan tapi pasti kembali berjalan.

"Tidak boleh ada yang ketinggalan. No one left behind. Termasuk disabilitas dan lansia. Ini menjadi tugas kita bersama," ujarnya.

Ia berujar pemerintah telah menurunkan tenaga kesehatan, TNI, dan Polri untuk sukseskan program vaksinasi bagi masyarakat, baik yang ada di daerah pegunungan, wilayah pertanian, hingga masyarakat pesisir.

Pemerintah juga melihat kearifan budaya lokal untuk mengatur jadwal kesiapan vaksinasi masyarakat setempat.

Karena waktu bagi masyarakat yang ada di daerah pertanian yang bekerja sebagai petani, tentu saja berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pesisir yang bekerja sebagai nelayan.

"Intervensi-intervensi ini harus bisa menyerap kearifan budaya lokal setempat. Oleh karena itu vaksinasi ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi menjadi tugas bersama," ujarnya.

PPKM Skala Mikro Dinilai Strategi yang Paling Tepat Tangani Covid-19 di Indonesia

Pengendalian Covid-19 di Indonesia terus membaik.

Sejumlah negara memuji penurunan kasus terkonfirmasi positif di Tanah Air.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting mengatakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro merupakan strategi yang paling berhasil selama penanganan Covid-19 di Indonesia.

Ia mengatakan, sejak Maret 2020 terdapat sejumlah kebijakan yang diterapkan pemerintah dimulai dari PSBB, PSBB yang dilonggarkan, PPKM berjilid hingga PPKM skala mikro.

"Akhirnya kita di bulan Januari ada PPKM 1 PPKM 2, kemudian skala mikro dan ternyata instrumen kita ini ternyata yang paling cocok untuk masyarakat Indonesia," ujarnya dalam dialoh FMB 9 virtual, Selasa (12/11/2021).

Menurutnya keberhasilan ini tak lepas dari kerjasama pemerintah bersama masyarakat, TNI dan Polri.

"Penanganan Covid-19 sampai ke level keluarga melalui pos desa dan pos kekeluargaan ini mungkin yang tidak dilihat di negara lain. Jadi perjuangan bukan melawan musuh tapi melawan virus," imbuhnya.

Meski diakuinya penanganan Covid-19 melalui kebijakam PPKM skala mikro membutuhkan waktu namun hasilnya terbilang baik.

"Tidak sangka menjadi terbukti memberikan dampak yang baik walaupun secara bertahap tapi kita lihat waktu itu lonjakan kasus pada bulan Juli, lalu kita PPKM darurat bulan Juli, di bulan September kita sudah mulai terjadi pelonggaran dan di bulan 10 ini kita sudah melihat banyak kabupaten kota yang sudah PPKM level 1 dan 2," ujarnya.

"Ini suatu prestasi yang luar biasa hanya dalam hitungan bulan melihat berbagai luasnya Indonesia ada yang di pulau-pulau ada yang di pulau besar ada daerah terkecil tapi ternyata kita bisa melakukan pembatasan," lanjut Alexander.

Dalam posisi landainya kasus dan pencapaian PPKM pada level 1 dan 2 diharapkan masyarakat tidak boleh lengah.

Tetap harus waspada, demikian juga pemerintah dengan rumah sakit harus tetap pada kesiapannya.

"Tempar isolasi terpusat dan posko PPKMp harus tetap bekerja. Kita harus mengawal PPKM ini. Jangan sampai terjadi lonjakan kasus itu kembali," pesannya.

(Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami, Rina Ayu Panca Rini)

Sumber: Tribunnews.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved