Kasus Suap Jabatan Berjamaah di Probolinggo, Libatkan Bupati Hingga ASN, 18 Ditahan KPK di Jakarta

ASN Probolinggo yang hendak menjadi Pejabat Kades harus membayar sejumlah uang kepada Bupati, selain itu ada upeti lainnya yang juga harus dibayar

Editor: Hendra
IST
Sebanyak 18 orang tersangka kasus suap jabatan di Pemkab Probolinggi dibawa KPK ke Jakarta untuk dilakukan penahanan 

POSBELITUNG.CO, JAKARTA - Kasus suap jabatan berjamaah di Kabupaten Probolinggo sebanyak 22 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Dari hasil pemeriksaan kepada 22 orang tersangka tersebut diantaranya ada sebagai pemberi dan sebagai penerima.

Guna dilakukan proses lebih lanjut sebanyak 18 orang tersangka yang ditahan dibawa oleh KPK dari Surabayat ke Jakarta.

Para tersangka ini diduga terlibat dalam kasus suap seleksi jabatan di pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021.

Tujuan pemindahan tahanan, dijelaskan Plt juru bicara KPK Ali, karena berkas perkara mereka akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

"Tim jaksa KPK melakukan pemindahan penahanan para Terdakwa Samsudin dkk dalam rangka persiapan untuk melimpahkan berkas perkaranya ke Pengadilan Tipikor Surabaya," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (8/11/2021).

18 tersangka itu diangkut KPK menggunakan satu unit bus.

Waktu pemberangkatan dari Jakarta sekitar pukul 21.00 WIB dan tiba di Surabaya sekitar pukul 07.00 WIB.

"Selama proses perjalanan dilakukan pengawalan ketat oleh petugas pengawal tahanan KPK bersama dengan aparat kepolisian," kata Ali.

14 tahanan, yang terdiri atas nama Sumarto, Maliha, Sugito, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Ko'im, Abdul Wafi, Masruhen, M. Bambang, Ahmad Saifulloh, Nurul Hadi, Jaelani, dan Uhar dititipkan di Rutan Kejaksaan Tinggi Surabaya.

Sedangkan, empat tahanan lainnya atas nama Samsudin, Hasan, Nurul Huda, dan Sahir dititipkan di Rutan Medaeng.

Selain itu, tim jaksa KPK turut melimpahkan satu berkas perkara beserta surat dakwaan dengan terdakwa Sumarto ke Pengadilan Tipikor Surabaya.

Nantinya, penahanan terdakwa Sumarto telah menjadi kewenangan Pengadilan Tipikor. 

"Selanjutnya tim JPU menunggu penetapan penunjukkan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan," kata Ali.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved